BERIKABARNEWS l TERNATE – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel, adaptif, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar, Harisson, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Ternate, Maluku Utara, Kamis (29/1/2026).
Rakornas ini menjadi forum strategis bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) se-Indonesia untuk menyamakan persepsi terkait arah kebijakan APBD 2026 sekaligus mempersiapkan penyusunan APBD 2027.
Kegiatan nasional tersebut dibuka oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, A. Fatoni. Dalam sambutannya, Fatoni menegaskan pentingnya forum ini sebagai sarana pembaruan regulasi dan sosialisasi kebijakan terbaru di bidang pengelolaan keuangan daerah.
“Rakornas ini bertujuan memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan tertib, sesuai aturan, dan terhindar dari kendala administratif,” ujarnya.
Sejumlah isu utama yang dibahas meliputi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, pembahasan kelompok kerja pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah, hingga penyusunan arah awal kebijakan APBD 2027.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Perkuat Strategi Keuangan Daerah di Rakor Nasional 2026
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan bahwa efisiensi anggaran yang sedang dijalankan secara nasional menuntut kreativitas para pengelola keuangan daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kalbar Harisson menegaskan bahwa hasil Rakornas akan menjadi pedoman penting bagi Pemprov Kalbar dalam menjalankan program pembangunan. Ia menilai inovasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi kunci di tengah keterbatasan anggaran.
“Kita harus memastikan setiap rupiah APBD digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalimantan Barat,” tegas Harisson.
Ia menambahkan, prinsip akuntabilitas dan efektivitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sinergi pusat dan daerah yang semakin kuat, Harisson optimistis pelaksanaan APBD 2026 dan perencanaan APBD 2027 di Kalbar akan semakin berkualitas dan berdaya tahan terhadap dinamika ekonomi.*
MC Kalbar
