BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Program Sekolah Rakyat gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kegiatan belajar mengajar (KBM) Tahap 1C di Kalimantan Barat. Program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mewujudkan cita-cita serta meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi.
Gubernur Tinjau Lokasi dan Pastikan Kenyamanan Siswa
Gubernur Ria Norsan menyempatkan diri meninjau langsung pelaksanaan pembelajaran dan fasilitas Sekolah Rakyat. Peninjauan dilakukan di Gedung Balai Sertifikasi Provinsi Kalbar (eks Gedung BLKI/Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja Balai) yang menjadi lokasi sementara sekolah hingga pembangunan gedung permanen selesai.
Kegiatan awal tahun ajaran diawali dengan pemeriksaan kesehatan diikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
“Alhamdulillah, saya melihat langsung proses KBM yang dilaksanakan di gedung sementara ini. Lokasi ini akan digunakan hingga pembangunan gedung permanen rampung,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Fokus pada Keamanan dan Kenyamanan Siswa
Dalam tinjauannya, Gubernur menekankan pentingnya keamanan dan kenyamanan siswa. Ia meminta pengelola untuk mempertimbangkan pemisahan gedung antara siswa laki-laki dan perempuan jika memungkinkan.
“Saya meminta agar siswa laki-laki dan perempuan menempati gedung terpisah, demi kenyamanan semua pihak,” tegasnya.
Baca Juga : Ekspor Arwana Super Red Kembali Dibuka Lewat Bandara Supadio Pontianak
Data Siswa dan Kuota Pendaftaran
Sekolah Rakyat Tahap 1C di Kalbar menampung total 90 siswa. Dari jumlah tersebut, 81 siswa telah terverifikasi melalui kunjungan rumah (home visit), sementara kuota sekitar 9 siswa masih tersedia.
Program ini membuka kelas untuk tiga jenjang pendidikan:
- SD: 1 kelas (20 siswa)
- SMP: 1 kelas (20–25 siswa)
- SMA: 2 kelas (masing-masing 20–25 siswa)
Gubernur menegaskan program ini gratis dan menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait batas akhir pendaftaran.
Verifikasi Ketat dan Kesiapan Tenaga Pengajar
Proses pendaftaran yang dibuka sejak 14–17 Juli 2025 menerapkan verifikasi ketat melalui home visit oleh 600 petugas Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDMPKH) di seluruh Kalbar.
Kepala Dinas Sosial Kalbar, Raminuddin, menjelaskan bahwa verifikasi ini untuk memastikan hanya anak dari keluarga miskin dan rentan yang diterima.
“Kami tidak ingin ada data fiktif. Rumah mewah tapi ngaku miskin, pasti gugur. Semua diverifikasi langsung,” jelasnya.
Meski rekrutmen guru dan kepala sekolah masih menunggu keputusan Kemensos, Dinas Sosial Kalbar telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menyiapkan tenaga pengajar sementara. KBM operasional penuh ditargetkan mulai pertengahan Agustus, seiring dengan penataan fasilitas belajar oleh Satker PUPR Kalbar yang dijadwalkan selesai awal Agustus. *
MC Kalbar
