BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat komitmen terhadap tata kelola organisasi yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui sosialisasi antikorupsi.
Ketua TP PKK Kalbar, Erlina Ria Norsan, secara resmi membuka Sosialisasi Antikorupsi bagi TP PKK se-Kalimantan Barat di Hotel Golden Tulip Pontianak, Senin (12/10/2026).
Kegiatan yang bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat tersebut diikuti jajaran pengurus PKK dari 14 kabupaten dan kota. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pencegahan korupsi, transparansi anggaran, serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD.
Baca Juga : Wagub Krisantus: Santri Harus Kuat Agama dan Mahir Teknologi
Dalam arahannya, Erlina Ria Norsan menegaskan bahwa integritas, transparansi, dan tanggung jawab menjadi landasan penting dalam menjalankan organisasi.
Ia mengingatkan para kader PKK agar mengelola dana hibah secara cermat dan sesuai ketentuan. Pasalnya, dukungan operasional untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK sebagian bersumber dari APBD sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini sangat penting karena dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK, kita juga didukung dana hibah yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan, ketentuan, dan tujuan program yang telah direncanakan,” tegas Erlina.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang tertib dan bertanggung jawab diperlukan agar pelaksanaan program PKK berjalan sesuai rencana serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca Juga : GOR SSA Pontianak Direnovasi Bertahap Mulai 2027
Melalui kegiatan ini, TP PKK Kalbar bersama Inspektorat Kalbar mendorong seluruh pengurus menerapkan disiplin dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penggunaan anggaran, pencatatan administrasi, hingga penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Sosialisasi ini juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang jujur, terbuka, dan akuntabel di seluruh jajaran PKK.
Selain memperkuat integritas pengurus, pemahaman mengenai pencegahan korupsi diharapkan dapat menjangkau kepengurusan PKK secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga kecamatan, desa, dan kelurahan.
Pengelolaan anggaran yang sesuai aturan juga menjadi bagian penting untuk memastikan dukungan dana bagi 10 Program Pokok PKK digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Dengan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, TP PKK Kalbar berharap pelaksanaan program kerja organisasi semakin efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan keluarga di Kalimantan Barat.*
