BERIKABARNEWS l KETAPANG – Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Krisantus Kurniawan mendorong pelaku usaha mikro memiliki legalitas dan sertifikasi usaha agar mendapatkan kepastian hukum, perlindungan, serta peluang lebih luas mengakses pembiayaan dan pasar.
Ia menilai kemudahan pengurusan perizinan perlu menjadi perhatian pemerintah, sehingga pelaku usaha mikro yang belum memiliki dokumen legal dapat meningkatkan daya saing dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Krisantus saat menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro bertema “Penguatan Pengusaha Mikro melalui Legalitas, Pelindungan, dan Perluasan Akses Pasar” di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI tersebut dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Bupati Ketapang beserta jajaran, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, perwakilan kementerian dan lembaga, perbankan, mitra strategis, serta pelaku UMKM Kabupaten Ketapang.
Festival ini menjadi upaya memperkuat ekosistem usaha mikro melalui sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra strategis, agar pelaku usaha semakin legal, terlindungi, dan berdaya.
Krisantus mengapresiasi pelaksanaan festival di Ketapang karena menghadirkan layanan perizinan dan sertifikasi secara langsung kepada pelaku usaha yang selama ini menghadapi kendala dalam mengurus legalitas.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri. Terima kasih karena festival ini hadir di Ketapang untuk membantu para pengusaha mikro mengurus perizinan dan sertifikasi. Melalui festival ini, layanan dihadirkan langsung di tengah masyarakat sehingga sangat membantu para pelaku UMKM,” ujar Krisantus.
Baca Juga : Rakor IDI Kalbar, Krisantus Dorong Demokrasi yang Transparan dan Partisipatif
Menurutnya, legalitas usaha menjadi aspek penting karena berkaitan dengan akses pembiayaan, peluang pasar, perlindungan merek, hingga keberlangsungan usaha.
Ia mencontohkan banyak usaha mikro, mulai dari warung, penjual amplang, perajin hingga pedagang pasar, yang telah lama beroperasi tetapi belum memiliki dokumen legal. Kondisi tersebut dapat menyulitkan mereka memperoleh pembiayaan dan menjangkau pasar, sekaligus membuat merek usaha rentan ditiru.
Krisantus meminta pemerintah memperkuat pelayanan legalitas hingga tingkat kecamatan dan desa. Pelaku usaha juga didorong mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal, dilanjutkan sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan.
“Permudah legalitas usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan langkah awal yang perlu dimiliki pelaku usaha. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi halal dan perizinan lain sesuai kebutuhan. Saya mengajak dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk mendekatkan layanan hingga kecamatan dan desa. Pengurusannya harus mudah, cepat, dan tentu tanpa pungutan liar,” tegasnya.
Selain legalitas, ia menyoroti pentingnya perlindungan sosial dan keberlangsungan usaha bagi pelaku UMKM. Menurutnya, pelaku usaha yang bekerja secara mandiri berisiko kehilangan penghasilan ketika mengalami sakit atau musibah.
Karena itu, akses terhadap jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, asuransi usaha, dan penjaminan kredit perlu diperluas. Perlindungan usaha juga mencakup pendaftaran merek serta kemitraan yang adil dengan pelaku usaha besar.
Krisantus menegaskan, legalitas dan perlindungan perlu diikuti dengan perluasan akses pasar agar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Pelaku usaha dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan lainnya, pasar daring, toko modern, hingga pengadaan pemerintah untuk mengembangkan pemasaran produk.
“Legalitas dan pelindungan akan terasa manfaatnya jika produk dapat terjual. Pelaku usaha mikro dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan lainnya untuk mengembangkan usaha, serta menawarkan produk melalui pasar daring, toko modern, maupun pengadaan pemerintah. Saya juga mengajak perangkat daerah untuk mengutamakan produk usaha mikro setempat dalam belanja pemerintah sesuai kebutuhan,” pintanya.
Baca Juga : Antisipasi Banjir dan Longsor, Ria Norsan Koordinasikan Kesiapsiagaan Bencana di Sintang
Ia turut menekankan pentingnya pendataan UMKM yang akurat untuk memastikan program dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Kalbar, katanya, telah menandatangani komitmen bersama Kementerian UMKM untuk mendukung program Sapa UMKM.
Krisantus juga berpesan kepada pelaku usaha yang telah menerima sertifikat agar memanfaatkan dokumen tersebut untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pemasaran, bukan sekadar menyimpannya.
“Bagi Bapak dan Ibu pelaku usaha yang telah menerima sertifikat, jangan hanya disimpan. Cantumkan pada kemasan produk, gunakan saat mengajukan pembiayaan, dan manfaatkan untuk menawarkan produk ke pasar yang lebih luas. Gunakan juga layanan konsultasi di festival ini dan ajak rekan usaha yang belum memiliki NIB untuk ikut mengurusnya,” pesan Krisantus.
Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman mengatakan festival tersebut digelar untuk memberikan pelayanan langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang masih terkendala memenuhi formalitas usaha.
Menurut Maman, salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha adalah belum memiliki NIB. Padahal, dokumen tersebut kerap menjadi persyaratan untuk memasok produk ke perusahaan swasta maupun menjalin kemitraan dengan pihak lain.
“Melalui program dan festival ini, kita ingin membantu para pelaku usaha agar memiliki status usaha secara legal,” jelasnya.
Maman juga meluruskan anggapan bahwa pengurusan NIB berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, NIB merupakan identitas legal usaha yang dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan daya saing dan membuka akses terhadap berbagai peluang pasar.
“Mengurus NIB tidak ada hubungannya dengan urusan pajak. NIB justru menjadi salah satu syarat agar usaha bisa berdaya saing dan lebih mudah masuk ke berbagai peluang pasar,” tegasnya.**
