BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas Nasional yang berkaitan dengan perlindungan WNI, penguatan ideologi Pancasila, serta penguatan demokrasi di tingkat daerah. Kunjungan tersebut berlangsung di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).
Dalam pertemuan ini, lima anggota tim KSP melakukan pendalaman terhadap sejumlah isu strategis. Salah satu fokus utama pembahasan adalah penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan persoalan pekerja migran yang masih menjadi tantangan serius bagi Kota Pontianak.
Wali Kota Edi menjelaskan bahwa Pontianak merupakan salah satu kota transit penting karena memiliki pelabuhan sungai dan pelabuhan udara yang menjadi jalur mobilitas warga menuju dan kembali dari Malaysia. Tingginya arus perpindahan tersebut kerap menimbulkan persoalan sosial, terutama bagi pekerja migran non-prosedural.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan paksa melalui jalur darat, dan banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” jelas Edi.
Ia menegaskan bahwa status Pontianak sebagai kota transit membutuhkan kewaspadaan tinggi, terutama terhadap penyalahgunaan identitas dan dokumentasi perjalanan.
“Banyaknya pengurusan paspor dan mobilitas penduduk membuka peluang penyalahgunaan data. Saat mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal juga bisa muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” tegasnya.
Baca Juga : Wujudkan Sekolah Ramah Lingkungan, Sembilan Sekolah di Pontianak Raih Penghargaan Adiwiyata 2025
Satgas TPPO Perkuat Pencegahan Bersama Masyarakat
Untuk menekan kasus perdagangan orang, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, bekerja sama dengan BP3MI serta berbagai komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan terhadap praktik perekrutan yang dilakukan secara tersembunyi melalui jejaring keluarga dan lingkungan sekitar.
“Kita terus memperkuat koordinasi dan melakukan edukasi agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” ujar Edi.
Selain isu TPPO, pertemuan juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama internasional. Edi menyampaikan bahwa peningkatan kemampuan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris akan ditindaklanjuti untuk memperluas peluang kerja warga di luar negeri.
Pada aspek penguatan ideologi, Pemkot Pontianak melaporkan pengembangan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP untuk memperkuat karakter dan mencegah masuknya paham intoleransi.
“Kita tidak ingin anak-anak dimanfaatkan untuk tindakan kekerasan atau intoleransi. Secara psikologis mereka masih labil dan perlu dibentengi,” tutupnya. (ndo)
