BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komitmen kedaulatan pangan yang selama ini digaungkan pemerintah akhirnya terwujud. Memasuki tahun 2026, Indonesia resmi mencatatkan swasembada beras, menandai babak baru ketahanan pangan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Capaian ini menjadi bukti bahwa swasembada beras bukan sekadar janji politik, melainkan hasil nyata dari kebijakan yang terukur dan konsisten. Presiden Prabowo menegaskan bahwa kemampuan sebuah bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri merupakan fondasi utama kemerdekaan dan kedaulatan nasional.
“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia benar-benar swasembada pangan,” tegas Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, yang kini menjadi arah utama kebijakan pemerintah.
Keberhasilan ini tidak lepas dari percepatan program strategis di sektor pertanian yang dijalankan Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Target swasembada yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu panjang berhasil dipercepat melalui kebijakan yang berpihak pada petani dan penguatan produksi dari hulu ke hilir.
Data Badan Pusat Statistik hingga November 2025 mencatat produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton. Pada periode yang sama, Perum BULOG berhasil mengamankan cadangan beras sebesar 3,24 juta ton, memastikan stok nasional berada dalam kondisi aman dan stabil.
Dampak positif kebijakan ini dirasakan langsung oleh petani. Nilai Tukar Petani pada Desember 2025 tercatat mencapai 125,35 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Capaian tersebut diperkuat oleh kebijakan penyerapan gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram, yang memberikan kepastian harga dan perlindungan pendapatan bagi petani.
Memasuki tahun anggaran 2026, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan swasembada. Melalui APBN 2026, anggaran sebesar Rp164,4 triliun dialokasikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Dana tersebut difokuskan pada perluasan lahan pertanian melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan rawa, modernisasi pertanian dengan alat mesin pertanian serta benih unggul, dan reformasi tata kelola pupuk.
Baca Juga : Produksi Jagung Surplus, Indonesia Hentikan Impor 2026
Pemerintah juga menyederhanakan ratusan regulasi agar petani lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain beras, agenda swasembada kini diperluas ke komoditas strategis lain seperti jagung, bawang, gula, serta protein hewani termasuk daging sapi dan susu.
Kebijakan pro-petani tersebut turut memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan pertama 2025, Produk Domestik Bruto sektor pertanian tumbuh 10,52 persen, menjadi yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir.
Sektor pertanian juga tetap menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, dengan 38,2 juta orang menggantungkan hidupnya di sektor ini.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada beras merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta para penyuluh pertanian di lapangan menjadi kunci keberhasilan transformasi sektor pangan nasional.
“Ini bukan kerja satu orang. Ini adalah hasil kerja keras petani dan kolaborasi seluruh elemen bangsa,” ujar Mentan Amran.
Pada 2026, pemerintah memproyeksikan Indonesia tidak lagi melakukan impor beras seiring melimpahnya stok nasional. Fokus pembangunan pertanian selanjutnya diarahkan pada hilirisasi industri pangan guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian, sehingga petani tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga produk olahan bernilai ekonomi lebih tinggi.
Dengan capaian ini, swasembada beras menjadi tonggak penting bagi kedaulatan pangan Indonesia. Lebih dari sekadar angka produksi, keberhasilan ini menegaskan bahwa ketahanan pangan telah menjadi realitas yang dirasakan petani dan masyarakat luas, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional ke depan. *
Sumber :
Pertanian.go.id
