OTT KPK Bongkar Jual Beli Jabatan Perangkat Desa di Pati

Bupati Pati digiring petugas KPK usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. (Foto: Dok KPK)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap praktik korupsi yang merambah hingga tingkat pemerintahan desa. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK membongkar dugaan pemerasan sistematis dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni SDW selaku Bupati Pati periode 2025–2030, serta tiga kepala desa berinisial YON (Kades Karangrowo), JION (Kades Arumanis), dan JAN (Kades Sukorukun). Penetapan tersangka disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat (23/1/2026).

Kasus ini bermula dari rencana Pemkab Pati membuka 601 formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026. Kesempatan tersebut diduga dimanfaatkan SDW untuk menarik keuntungan pribadi dengan menetapkan tarif kelulusan bagi calon perangkat desa.

KPK mengungkapkan, SDW memerintahkan YON dan JION untuk mengoordinasikan pengumpulan dana dari para calon peserta. Setiap calon diminta menyetor uang dengan nominal berkisar antara Rp165 juta hingga Rp225 juta. Permintaan tersebut disertai ancaman bahwa formasi jabatan tidak akan dibuka kembali jika calon menolak membayar.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp2,6 miliar. Dana itu diduga dikumpulkan oleh JION dan JAN dari delapan kepala desa di Kecamatan Jaken, kemudian diserahkan melalui YON kepada SDW.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. KPK juga langsung menahan keempat tersangka selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih, terhitung sejak 20 Januari 2026.

Baca Juga : Seluruh Korban Pesawat Jatuh di Gunung Bulusaraung Ditemukan

KPK menilai kasus ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan hingga ke level desa. Praktik jual beli jabatan tidak hanya mencederai hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Sebagai langkah pencegahan, KPK terus mendorong penguatan program Desa Antikorupsi yang menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pemerintahan desa.

Program ini diharapkan mampu menciptakan sistem rekrutmen perangkat desa yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi. *

 

Sumber :

InfoPublik.id

BRIN dan UiTM Malaysia Jajaki Riset Limbah Biomassa untuk Solusi Lingkungan

BERIKABARNEWS l SERPONG – Badan Riset dan Inovasi...

BRIN dan Universiti Teknologi MARA Malaysia menjajaki kerja sama penelitian material fungsional berbasis limbah biomassa di Serpong. (Foto: BRIN)

Yusril: Kekosongan Jabatan Wapres Tak Ganggu Pemerintahan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum,...

Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penjelasan mengenai kekosongan jabatan Wakil Presiden. (Foto: youtube.com/@kumhamimipas)

Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Kesatria

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi...

Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: Tangkapan Layar Youtube Setpres)

MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Proses Pengganti Wapres Segera Dibahas

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)...

Ketua MPR Ahmad Muzani saat memberikan keterangan terkait penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. (Foto tangkapan layar/ Youtube Kompas TV)

Nusron Wahid Ungkap Penertiban HGU 11 Perusahaan, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata...

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan penertiban HGU terhadap 11 perusahaan yang terindikasi terkait karhutla, mayoritas berada di Kalimantan Barat. (Foto: ATR/BPN)

120 Anggota DPR Usulkan HMP untuk Pemakzulan Gibran

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR...

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin rapat penerimaan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran di Kompleks Parlemen Senayan. (Tangkapan Layar/ youtube.com/@TVRPARLEMEN)

berita terkini