BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden (Wapres) tidak perlu diisi pelaksana tugas (Plt) maupun dialihkan kepada triumvirat.
Menurut Yusril, kondisi tersebut tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan, termasuk ketika Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebab, Presiden tetap memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pemerintahan.
Penegasan itu disampaikan Yusril merespons dinamika ketatanegaraan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden,” kata Yusril usai bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : Prabowo Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Sebut Kesatria
Yusril juga membantah anggapan bahwa kekosongan kursi Wapres otomatis membuat tugas kepresidenan beralih kepada triumvirat yang terdiri atas Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Ia menjelaskan, Presiden tetap memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan meskipun sedang berada di luar negeri.
Koordinasi dengan jajaran kabinet juga dapat dilakukan melalui teknologi komunikasi sehingga pengambilan keputusan tetap berjalan efektif.
Baca Juga : MPR Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Proses Pengganti Wapres Segera Dibahas
Yusril menambahkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis secara mandiri. Tugas utamanya adalah membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
“Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat tersebut diterima langsung Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).**
