BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) membuka secara transparan rincian biaya haji Tahun 1447 H/2026 M sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meringankan beban jemaah melalui dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meski di sisi lain terdapat penyesuaian biaya akibat kondisi fiskal dan dinamika ekonomi global.
Sebagai bentuk komitmen pelayanan, Pemprov Kalbar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,09 miliar. Dana ini digunakan untuk menanggung sebagian besar kebutuhan operasional lokal jemaah selama proses keberangkatan.
Pembiayaan melalui APBD mencakup transportasi darat, akomodasi di asrama transit, serta konsumsi jemaah sebelum menuju embarkasi. Dukungan tersebut diharapkan mampu memastikan perjalanan jemaah dari daerah asal berjalan tertib, aman, dan nyaman.
Di sisi lain, untuk transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang-pergi, jemaah dikenakan biaya sebesar Rp7.185.000. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta kenaikan harga avtur yang berdampak pada biaya operasional maskapai.
Baca Juga : Seminar Layanan Kesehatan Dorong Inovasi Arsitektur Faskes
Ria Norsan menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, biaya transportasi menuju embarkasi memang dapat ditanggung APBD, namun sebagian bisa dibebankan kepada jemaah apabila anggaran daerah terbatas.
“Kami terus mengupayakan solusi terbaik. Selain dukungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Barat juga ikut berkontribusi membantu meringankan beban jemaah,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Meski masih terdapat komponen biaya yang ditanggung jemaah, Pemprov Kalbar memastikan kualitas pelayanan tidak akan berkurang. Sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terus diperkuat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah selama proses keberangkatan.
Dengan adanya penjelasan ini, calon jemaah diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas terkait struktur biaya haji tahun 2026. Pemerintah juga berkomitmen agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan pengalaman ibadah yang maksimal bagi masyarakat Kalimantan Barat.*
