BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Kota Pontianak meraih peringkat pertama Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (ASN) tertinggi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) V Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Semester I 2026. Pontianak mencatat nilai 99,98, mengungguli sejumlah pemerintah daerah lainnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun tata kelola kepegawaian yang akurat dan berbasis data.
Menurutnya, data ASN menjadi salah satu dasar penting dalam pelayanan manajemen kepegawaian sekaligus penyusunan kebijakan pemerintah.
“Data ASN yang akurat, lengkap, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat penting untuk mendukung kelancaran layanan manajemen ASN,” ujar Edi, Sabtu (8/3/2026).
Indeks Kualitas Data ASN atau IKADA merupakan pengukuran terhadap kualitas data ASN dalam sistem. Penilaiannya mencakup empat aspek, yakni kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan, dan konsistensi data.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Tata Parit Tokaya, Bongkar Jembatan Penghambat
Edi menilai kualitas data kepegawaian tidak hanya penting untuk kebutuhan internal pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Data yang tertata membantu pemerintah menempatkan ASN sesuai kebutuhan, mempercepat administrasi, serta mendukung kebijakan kepegawaian yang lebih tepat.
“Kalau data ASN tertata baik, maka pelayanan kepegawaian juga semakin cepat dan akurat. Dampaknya, aparatur bisa bekerja lebih optimal dalam melayani masyarakat,” katanya.
Data yang harus dikelola dan diperbarui secara berkala antara lain identitas pegawai, Nomor Induk Pegawai (NIP), pangkat dan golongan, jabatan, unit kerja, riwayat pendidikan, kenaikan pangkat, jabatan, pelatihan, hingga status kepegawaian.
Data surat keputusan kepegawaian, penempatan, masa kerja, kompetensi, serta data pendukung lainnya juga perlu diperbarui secara rutin. Menurut Edi, keterlambatan atau kesalahan data dapat memengaruhi proses kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan pegawai.
“Karena itu, setiap perangkat daerah harus disiplin memperbarui data pegawainya. Jangan sampai ada data yang tidak lengkap, tidak sesuai, atau terlambat diperbarui,” tegasnya.
Berdasarkan publikasi Kanreg V BKN, Pontianak berada di posisi pertama dengan nilai 99,98. Kabupaten Sambas menempati posisi kedua dengan 99,96, disusul Kabupaten Mempawah 99,79, Provinsi Lampung 99,65, Kabupaten Bengkayang 99,60, Kabupaten Tanggamus 99,58, Kota Metro 99,51, Kota Singkawang 99,33, Kabupaten Lampung Selatan 99,31, dan Kabupaten Pringsewu 99,22.
Baca Juga : Warga Pontianak Barat Antusias Ikuti Jalan Sehat dan Zumba Sambut HUT ke-81 RI
Edi mengapresiasi jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak serta seluruh perangkat daerah yang telah menjaga kualitas data ASN.
Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat budaya kerja yang tertib, akurat, dan berbasis data. Menurutnya, kualitas data juga menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional.
Dengan data kepegawaian yang baik, pemerintah dapat menyusun kebijakan sumber daya manusia aparatur secara lebih tepat, termasuk pemetaan kebutuhan pegawai, peningkatan kompetensi, dan pemerataan pelayanan publik.
“Data yang baik akan membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat. Ini bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang harus terus kita perkuat,” jelasnya.
Edi menambahkan, Pemkot Pontianak akan terus mendorong seluruh perangkat daerah menjaga kualitas data ASN secara berkelanjutan melalui koordinasi, ketelitian, dan tanggung jawab bersama.
“Capaian ini harus kita pertahankan. Yang paling penting, data ASN yang berkualitas harus berdampak pada pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat Kota Pontianak,” pungkasnya.*
