BERIKABARNEWS l JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa ke-4 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Sidang tersebut digelar untuk menyampaikan Laporan Kinerja Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 DPD RI.
Kehadiran Ria Norsan menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPD RI dalam menyampaikan aspirasi serta mengawal kebutuhan pembangunan Kalbar.
Dalam kesempatan tersebut, Norsan menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dan lembaga legislatif agar kebijakan nasional dapat disesuaikan dengan kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat Kalbar.
Baca Juga : Kafilah MTQ Kalbar Berprestasi, Gubernur Ria Norsan Beri Apresiasi
Sejumlah sektor menjadi perhatian Pemprov Kalbar, terutama pembangunan infrastruktur, kawasan perbatasan, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mempercepat konektivitas dan mendukung penyediaan fasilitas publik di berbagai wilayah Kalbar. Sementara itu, kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia dinilai membutuhkan penguatan pembangunan ekonomi sekaligus aspek keamanan.
Perhatian juga diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pembangunan di wilayah 3T agar masyarakat di kawasan tersebut mendapatkan hak pembangunan secara lebih merata.
“Kalbar memiliki tantangan geografis yang besar. Kami membutuhkan dukungan DPD RI untuk memastikan kebijakan nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perbatasan dan daerah 3T. Kehadiran saya hari ini merupakan bentuk dukungan dan komitmen tersebut,” ujar Ria Norsan, Kamis (1/10/2026).
Baca Juga : Pemprov Kalbar Cari Titik Temu Hukum Adat dan Administrasi Kependudukan
Selain menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan, Ria Norsan juga berharap para senator asal Kalbar dapat terus memperkuat soliditas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah di tingkat nasional.
Menurutnya, semakin matangnya usia DPD RI harus diikuti dengan komitmen yang semakin nyata dalam membawa kepentingan daerah ke tingkat pusat.
“Representasi daerah bukan sekadar kursi di pusat, melainkan tanggung jawab merawat harapan masyarakat. Kita butuh soliditas bersama untuk mewujudkan kebijakan yang berakar pada kebutuhan riil. Teruslah bergerak, membawa semangat dari daerah untuk kemajuan seluruh pelosok Indonesia,” kata Norsan.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah dan para wakil daerah di tingkat nasional penting untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat Kalbar dapat terus diperjuangkan dalam kebijakan nasional.*
