Pemprov Kalbar Cari Titik Temu Hukum Adat dan Administrasi Kependudukan

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menghadiri FGD Sikawan Dayak yang membahas penyelarasan hukum adat dan administrasi kependudukan masyarakat Dayak.

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong adanya titik temu antara hukum adat dan administrasi kependudukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat Dayak, khususnya perempuan dan anak. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Inovasi Sistem Perlindungan Hak Keperdataan Wanita dan Anak Dayak (Sikawan Dayak) di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan yang dibuka Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Emilwan Ridwan itu dihadiri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, sejumlah narasumber, serta perwakilan berbagai instansi.

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mengatakan, Sikawan Dayak menjadi bagian dari upaya mempertemukan penghormatan terhadap adat dengan kepastian hukum melalui administrasi negara.

Baca Juga : Kunjungi Kalbar, Menhan Sjafrie Bahas Karhutla dan Kerja Sama Pertahanan

Menurut Krisantus, perkawinan dalam tradisi Dayak memiliki makna yang luas. Selain menyangkut hubungan pasangan, perkawinan adat juga berkaitan dengan kehormatan keluarga, sistem kekerabatan, serta keberlanjutan nilai budaya.

Karena itu, diperlukan mekanisme yang dapat menyelaraskan pelaksanaan hukum adat dengan administrasi kependudukan. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian status hukum bagi perempuan sekaligus memastikan anak memperoleh dokumen kependudukan.

“Adat harus kita hormati sebagai kekayaan budaya, sementara administrasi kependudukan menjadi instrumen negara untuk memberikan kepastian identitas dan status hukum bagi setiap warga negara,” ujar Krisantus.

Dokumen kependudukan juga penting untuk membantu masyarakat adat memperoleh akses terhadap layanan publik dan berbagai program pemerintah.

Krisantus berharap FGD Sikawan Dayak tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan. Salah satunya terkait kedudukan perkawinan adat Dayak dalam administrasi kependudukan.

Baca Juga : JS Kunisaki Tinggalkan Indonesia, 361 Personel JDR Jepang Dapat Satyalancana

Selain itu, pembahasan diarahkan pada penguatan peran lembaga adat serta mekanisme perlindungan perempuan dan anak dalam masyarakat adat.

Pemprov Kalbar juga mendorong koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Kalbar, pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta lembaga adat.

Koordinasi tersebut dinilai penting agar masyarakat adat, terutama perempuan dan anak, tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan, kepastian hukum, dan akses terhadap pelayanan pemerintah.

“Sinergi ini penting agar masyarakat adat, khususnya perempuan dan anak, tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian administrasi dan perlindungan hukum. Kita harus hadir memberikan solusi,” tegasnya.*

Wagub Krisantus Bahas Hilirisasi Kratom dengan Luhut Binsar Pandjaitan

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan bersama pimpinan DPRD Kalbar melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta untuk membahas penguatan tata kelola dan hilirisasi komoditas kratom.

Wagub Kalbar Dorong Kolaborasi, PTA Perkuat Hak Perempuan dan Anak

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang diinisiasi PTA Pontianak bersama sejumlah instansi untuk memperkuat kolaborasi dan perlindungan hak perempuan serta anak di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar.

BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Kalbar hingga 23 November

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan...

Ilustrasi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang di Kalimantan Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan lebat hingga sangat lebat di tujuh kabupaten pada 17–20 November 2026. (Foto: pexels.com/@kapturedbyjulian)

Wagub Krisantus Dorong Pelestarian Bahasa Daerah Lewat Festival Tunas Bahasa Ibu

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Selebrasi Festival Tunas Bahasa Ibu sekaligus meluncurkan Antologi Pantun di Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (17/11/2026).

Krisantus Tekankan Transparansi Pengadaan dan Ketepatan Waktu PSU Kalbar

BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menyampaikan arahan dalam kegiatan penandatanganan kontrak Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Kubu Raya.

Satgas Gakkum Polda Kalbar Patroli Alun-Alun Kapuas, Antisipasi Premanisme

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Satuan Tugas Penegakan Hukum...

Personel Satgas Gakkum Polda Kalbar melaksanakan patroli dan penertiban di kawasan Alun-Alun Kapuas, Pontianak, untuk mengantisipasi aksi premanisme dan gangguan kamtibmas. (Foto: Polda Kalbar)

berita terkini