BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan memberikan izin maupun visa untuk rencana konser penyanyi rohani asal Amerika Serikat, Israel Houghton, di Jakarta pada 24 Oktober 2026.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan keputusan tersebut diambil secara antisipatif karena adanya dugaan konser dimanfaatkan untuk kepentingan politik yang mendukung Israel.
Menurut Yusril, kebijakan itu mempertimbangkan politik luar negeri Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina serta aspek keamanan nasional. Ia menegaskan keputusan tersebut tidak berkaitan dengan agama maupun nama depan Israel Houghton.
“Yang menjadi concern pemerintah adalah kegiatan musik ini ditengarai dimanfaatkan untuk melakukan suatu kampanye politik untuk mendukung Israel,” ujar Yusril di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Baca Juga : Fasilitas Mewah Lapas Cibinong Terungkap, Dirjen Pas Mashudi Mundur
Konser bertajuk Til The Whole World Knows Tour 2026 tersebut hingga awal Oktober 2026 disebut belum mengajukan izin resmi maupun visa pertunjukan.
Meski demikian, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memastikan nama Israel Houghton telah masuk daftar Subject of Interest untuk pemantauan keimigrasian.
Pemerintah juga memastikan pengajuan performer visa untuk konser tersebut akan ditolak. Penggunaan Visa on Arrival (VoA) untuk tujuan yang sama juga tidak akan diberikan.
Kebijakan itu diterapkan berdasarkan prinsip selective policy keimigrasian dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kondisi sosial masyarakat.
Pihak berwenang juga mengimbau promotor menghentikan penjualan tiket dan mengembalikan dana kepada masyarakat yang telah membeli tiket.
Baca Juga : Prabowo Lantik Listyo Sigit Jadi Kepala KSP, Suyudi Jabat Kapolri
Rencana konser Israel Houghton bersama grup musik Israel & New Breed turut mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).
MUI menyoroti dugaan adanya agenda promosi Christian Zionism dalam kegiatan tersebut. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, meminta penyelenggara memberikan penjelasan terbuka terkait identitas panitia, tujuan kegiatan, bentuk kerja sama, serta kemungkinan keterkaitan dengan jaringan politik pro-Israel.
MUI juga mendorong Polri dan aparat keamanan melakukan pengawasan untuk memastikan fasilitas publik tidak digunakan sebagai sarana propaganda yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Jika konser terbukti membawa misi legitimasi terhadap Israel, MUI mendorong masyarakat menyikapinya melalui aksi boikot secara damai dan konstitusional.*
