BERIKABARNEWS l JAKARTA – Bareskrim Polri menyita aset senilai sekitar Rp28 miliar dan memblokir 322 rekening perbankan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas judi online.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari patroli siber terhadap situs judi online berinisial A.
“Sampai dengan saat ini kegiatan judi online ini masih berlangsung, baik dengan identitas inisial A ini atau dengan identitas yang berbeda,” kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Setelah menemukan situs tersebut, penyidik menelusuri pola operasional perjudian, termasuk mekanisme taruhan dan transaksi pembayaran. Situs itu diketahui menyediakan berbagai permainan, mulai dari hot game, live casino, race, togel, taruhan olahraga, crash game, arcade, hingga poker.
Untuk memfasilitasi transaksi, pengelola menggunakan sejumlah metode pembayaran, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, uang elektronik, hingga transfer pulsa.
Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan server di Finlandia dan Amerika Serikat untuk menyamarkan aktivitas serta menghindari pelacakan aparat penegak hukum.
Dalam penyelidikan, polisi mengidentifikasi sejumlah rekening perorangan yang digunakan untuk menampung dana deposit pemain. Penelusuran aliran uang tersebut dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Bareskrim juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Situs terkait telah diblokir dan dimasukkan ke dalam basis data Trust Positif sehingga tidak dapat diakses secara publik dari Indonesia. Namun, situs tersebut masih bisa dibuka melalui jaringan privat virtual (VPN) karena menggunakan server luar negeri.
Baca Juga : Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 21,8 Kg Emas di Bandara Syamsudin Noor
Berdasarkan analisis transaksi PPATK, penyidik meningkatkan perkara ke tahap penyidikan dan memblokir 322 rekening dengan total aset sekitar Rp28 miliar.
Suhasto menyebut nilai aset yang ditelusuri masih berpotensi bertambah karena situs judi online tersebut masih beroperasi dan dapat diakses menggunakan VPN.
“Ini masih terus berkembang oleh penyidik yang kemungkinan bisa lebih besar lagi karena diketahui bahwa website ini masih terus berjalan dan bisa diakses melalui VPN,” ujarnya.
Saat ini, penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap aktor utama, terutama beneficial owner atau pemilik manfaat dari hasil perjudian tersebut.
Sementara itu, pemilik rekening yang diblokir akan diminta memberikan konfirmasi. Apabila tidak ada konfirmasi, dana di dalam rekening tersebut akan disita dan dipindahkan ke rekening penampungan untuk kepentingan penyidikan.
Dalam perkara dugaan pencucian uang dan perjudian online ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan/atau c serta Pasal 426 dan/atau Pasal 427 juncto Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Baca Juga : Polda Kalbar Limpahkan Lima Tersangka Korupsi Proyek Runway Bandara Ketapang ke Jaksa
Suhasto menegaskan, pemberantasan judi online menjadi komitmen Polri untuk melindungi masyarakat, menjaga perekonomian, serta memelihara stabilitas sosial.
“Dalam kesempatan ini kami menegaskan kepada seluruh masyarakat bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menindak tegas perjudian online sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia menyebut penegakan hukum tersebut sejalan dengan Pripim 8 Kapolri dan program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Langkah itu juga mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh tentang penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Suhasto mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian online maupun tergiur janji keuntungan instan. Ia juga meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian.
“Apabila masyarakat mengetahui adanya hal-hal tersebut seperti perjudian online ini, kami mengajak untuk menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum untuk kita tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya.**
