BERIKABARNEWS l JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan mendorong pemberian perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Kalbar memperluas jaminan sosial, terutama bagi relawan bencana dan pekerja rentan.
Gagasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Wawancara Nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut Norsan, relawan karhutla memiliki peran penting dalam memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Namun, tingginya risiko selama bertugas membuat mereka membutuhkan perlindungan jaminan sosial.
“Relawan karhutla berperan penting dalam membantu pemadaman dan mencegah api meluas, serta mengurangi dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan. Tugas mereka juga memiliki risiko, sehingga perlindungan jaminan sosial perlu dipertimbangkan,” ujar Ria Norsan.
Ia mengatakan, rencana perlindungan tersebut akan ditindaklanjuti bersama dinas teknis dan instansi terkait. Pemprov Kalbar akan menyusun kajian teknis yang mencakup perencanaan, skema pembiayaan, penetapan penerima manfaat, hingga mekanisme pengajuan klaim sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ke depan, komitmen saya selaku Gubernur akan langsung menindaklanjuti secara maksimal bersama dinas teknis terkait untuk merumuskan kajian teknis dan berkoordinasi dengan seluruh instansi vertikal yang terlibat, sehingga langkah dan skema tahapan prosedural mulai dari perencanaan, pembiayaan, penerima manfaat, sampai dengan teknis proses klaim bagi relawan pemadam karhutla dapat segera terlaksana sesuai ketentuan,” lanjutnya.
Baca Juga : 27 Wisatawan Senior Singapura Tuntaskan Tur 5 Hari di Kalbar di Tengah Kabut Asap
Dalam pemaparan di hadapan dewan juri Jamsostek Award 2026, Pemprov Kalbar mengusung tiga pilar utama untuk memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yakni komitmen, inovasi, dan keberlanjutan.
Hingga Triwulan III 2026, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalbar mencapai 785.310 pekerja atau 30,15 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian 2025 yang tercatat sebesar 27,36 persen.
Meski demikian, perluasan perlindungan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tingginya jumlah pekerja informal, kondisi geografis, tingkat literasi jaminan sosial, serta dukungan dan kepatuhan yang belum merata.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemprov Kalbar mengoptimalkan dukungan pembiayaan melalui APBD, APBDes, dan kontribusi badan usaha. Pada 2026, perlindungan melalui APBD ditargetkan menjangkau 42.442 pekerja.
Pemprov Kalbar juga menjalankan sejumlah inovasi untuk memperluas kepesertaan, di antaranya aplikasi E-TSBLP, sistem SILPBJ-Kalbar, serta Tim Optimalisasi Peningkatan UCJ.
Baca Juga : Klinik Hewan Pemprov Kalbar Kini Layani Rawat Inap Anjing dan Kucing
Pemprov Kalbar menargetkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 50 ribu pekerja rentan pada 2027. Kelompok penerima manfaat yang ditargetkan termasuk relawan bencana.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah berencana memperkuat regulasi dan meningkatkan kolaborasi melalui Forum CSR/TSBLP. Pemprov Kalbar juga akan mendorong evaluasi dukungan APBD pemerintah kabupaten dan kota guna memperluas cakupan perlindungan pekerja.
“Pada 2027, kami menargetkan perlindungan bagi 50 ribu pekerja rentan, termasuk relawan bencana. Kami juga akan memperkuat regulasi daerah dan kolaborasi melalui Forum CSR/TSBLP, serta mendorong evaluasi dukungan APBD kabupaten dan kota,” kata Ria Norsan.
Dorongan perlindungan bagi relawan karhutla tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan di Kalimantan Barat, seiring dengan target peningkatan perlindungan bagi pekerja rentan pada 2027.*
