BERIKABARNEWS l JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), situasi keamanan Papua, hingga kondisi ekonomi menjadi sejumlah isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor Kemenko Polkam tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Dudung menegaskan, penanganan karhutla masih menjadi salah satu prioritas pemerintah. Presiden juga terus memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan, baik melalui pertemuan virtual maupun pemantauan langsung.
“Perhatian Presiden terkait karhutla ini sangat intens sekali. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi demi keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan rakyat,” kata Dudung.
Baca Juga : Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Karhutla, Kalbar Terbanyak
Dalam rapat tersebut, kementerian dan lembaga mengevaluasi persebaran titik panas (hotspot), kondisi di lapangan, efektivitas pemadaman, serta kendala yang dihadapi petugas.
Dudung menyampaikan, masukan dari berbagai instansi diperlukan untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif. Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat mempercepat penanggulangan karhutla sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional.
Selain karhutla, rapat koordinasi tersebut membahas tiga isu strategis lainnya yang dinilai berkaitan dengan stabilitas nasional.
Isu pertama adalah kondisi ekonomi dan dinamika global. Pembahasan mencakup perkembangan inflasi, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta pasokan energi alternatif.
Isu kedua berkaitan dengan persatuan dan stabilitas sosial, termasuk kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta perkembangan situasi keamanan di Papua.
Sementara itu, isu ketiga menyangkut pembangunan dan persoalan agraria. Pembahasannya meliputi percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, sengketa tanah di kawasan transmigrasi, serta persoalan agraria di desa-desa yang berada dalam kawasan hutan.
Pembahasan berbagai isu tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi tantangan yang berpotensi memengaruhi keamanan serta stabilitas nasional.
Baca Juga : KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Suap Dana Siap Pakai BNPB
Rapat koordinasi dipimpin Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian serta lembaga. Di antaranya Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono. Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Agus Widodo juga mengikuti rapat tersebut.
Pejabat lainnya yang hadir meliputi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan, Sekretaris Kemenko Pangan Kasan, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Gabriel Lema, dan Sekretaris Kemenko Polkam Mochammad Hasan.
Perwakilan TNI, Polri, BIN, Kantor Staf Presiden (KSP), serta kementerian dan lembaga terkait turut mengikuti rapat koordinasi tersebut.*
