BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) tingkat daerah harus menjadi pedoman kerja nyata bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan sekadar dokumen administratif.

Rencana aksi tersebut diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola data secara terarah dan berkelanjutan, sehingga perencanaan serta pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Pontianak semakin akurat.

Hal itu disampaikan Amirullah saat membuka Diseminasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Pontianak di Bapperida Pontianak, Rabu (21/10/2026).

“Rencana aksi ini jangan hanya menjadi dokumen perencanaan. Harus menjadi pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan pembenahan tata kelola data,” ujarnya.

Amirullah menjelaskan, rencana aksi harus memuat program dan kegiatan yang jelas, target terukur, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan begitu, setiap perangkat daerah memahami tugas, tenggat waktu, dan indikator keberhasilan pelaksanaannya.

“Kalau ini rencana aksi, maka harus konkret. Siapa mengerjakan apa, targetnya apa, kapan selesai, dan bagaimana dievaluasi,” katanya.

Baca Juga : Wali Kota Edi Ajak Generasi Muda Pontianak Jadi Mitra Pembangunan dan Penjaga Demokrasi

Menurut Amirullah, penyusunan rencana aksi mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia. Cakupannya meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) atau petunjuk teknis, pengumpulan data, pemeriksaan dan validasi, hingga penyebarluasan serta penyediaan akses data bagi pengguna.

Dokumen tersebut juga harus selaras dengan perencanaan pembangunan daerah, arahan kepala daerah, prioritas tematik, dan kemampuan keuangan daerah.

Ia menekankan pentingnya menjaga konsistensi dokumen perencanaan agar dapat menjadi acuan pelaksanaan. Penyesuaian tetap dimungkinkan apabila terdapat kebutuhan yang relevan.

“Dokumen perencanaan jangan terlalu mudah berubah. Harus cukup rigid agar menjadi pegangan, tetapi tetap memberi ruang penyesuaian kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar relevan,” jelasnya.

Amirullah juga meminta agar penyusunan rencana aksi menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan indikator yang dapat diukur. Istilah seperti optimalisasi dan penguatan, menurutnya, perlu diterjemahkan menjadi kegiatan nyata beserta hasil yang ingin dicapai.

“Kadang-kadang bahasanya terlalu tinggi, tetapi susah dikonkretkan. Yang dibutuhkan itu contoh yang jelas: apa yang belum, apa yang harus diperbaiki, dan apa hasil akhirnya,” ujarnya.

Amirullah mengingatkan bahwa pelaksanaan Satu Data Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) atau Bapperida. Seluruh OPD harus terlibat sesuai tugas dan fungsi masing-masing, terutama dalam memastikan kualitas data tematik yang dikelola.

“OPD mendukung apa? Ya data tematik yang dia punya. Lihat tugas pokok masing-masing, kemudian kita hubungkan dengan kebutuhan Satu Data,” katanya.

Baca Juga : GAHARU Dorong Kolaborasi Pemerintah dan Warga Wujudkan Kampung Yuka Berkelanjutan

Ia mencontohkan sejumlah data ekonomi makro yang perlu dikelola secara konsisten dan terintegrasi, seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran, kemiskinan, ketimpangan, dan inflasi.

Data-data tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, forum Satu Data Indonesia diharapkan menjadi wadah untuk menyepakati rencana aksi bersama, bukan sekadar tempat bertukar informasi. Setelah disepakati, dokumen tersebut harus menjadi acuan pelaksanaan bagi seluruh perangkat daerah.

“Kalau sudah disusun, tinggal kita sepakati dalam forum. Setelah itu harus dijalankan, bukan hanya disimpan sebagai dokumen,” tegasnya.

Amirullah berharap penerapan Satu Data Indonesia dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan di Kota Pontianak. Data yang valid, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.

“Kalau datanya baik, perencanaannya juga akan lebih tepat. Ujungnya adalah kebijakan yang lebih akurat dan manfaat pembangunan yang lebih terasa bagi masyarakat,” pungkasnya.*