BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui edukasi, perluasan akses layanan, serta kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dan industri jasa keuangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan perlu ditingkatkan seiring semakin luasnya akses dan beragamnya layanan yang tersedia. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya dapat menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta cara pemanfaatannya secara aman dan bertanggung jawab.
“Sekarang akses keuangan semakin luas dan produknya semakin beragam. Yang perlu kita pastikan adalah masyarakat memahami manfaat, risiko dan cara menggunakan produk keuangan dengan benar,” ujarnya usai peluncuran Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Gaia Mall, Jumat (30/10/2026).
Menurut Edi, Pemkot Pontianak bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjalankan berbagai program edukasi yang menyasar pelajar, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum.
Ia menegaskan, peningkatan inklusi keuangan harus diimbangi dengan literasi yang memadai. Tanpa pemahaman yang baik, masyarakat berisiko terjebak penipuan, investasi ilegal, maupun layanan keuangan yang tidak sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai masyarakat sudah menggunakan berbagai produk keuangan, tetapi belum memahami risikonya. Karena itu edukasi harus terus dilakukan,” katanya.
Baca Juga : Angkutan Umum Pontianak Ditargetkan Beroperasi Mei 2027
Penguatan literasi keuangan juga dilakukan melalui digitalisasi pelayanan pemerintah daerah. Berbagai transaksi, termasuk pembayaran pajak, terus diarahkan menggunakan kanal non-tunai agar lebih mudah sekaligus mendorong kebiasaan bertransaksi secara digital.
Namun, Edi mengingatkan masyarakat agar tetap memperhatikan keamanan saat menggunakan layanan keuangan digital. Masyarakat diminta menjaga data pribadi, tidak membagikan kode OTP, serta berhati-hati terhadap tawaran investasi dan pinjaman yang tidak jelas.
“Masyarakat harus tahu bagaimana menjaga data pribadi, tidak mudah memberikan OTP dan tidak mudah percaya tawaran investasi maupun pinjaman yang tidak jelas,” jelasnya.
Upaya Pemkot Pontianak tersebut mendapat apresiasi dari OJK Kalimantan Barat. Kepala OJK Kalbar Rochma Hidayati menyebut Pontianak sebagai kota dengan capaian terbaik dalam pelaksanaan program TPAKD di wilayah Kalimantan.
“Untuk tingkat kota, ada sembilan kota di wilayah Kalimantan. Apresiasi kepada Bapak Edi Rusdi Kamtono, Pontianak terbaik di seluruh wilayah Kalimantan,” ujarnya.
Rochma menjelaskan, capaian tersebut sejalan dengan hasil pelaksanaan program TPAKD di Kalimantan Barat. Berdasarkan monitoring dan evaluasi 2025, realisasi capaian agregat rata-rata TPAKD Kalbar mencapai 135 persen. Bahkan, seluruh 14 kabupaten/kota mencatatkan capaian di atas 100 persen.
Dari sisi literasi keuangan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 mencatat indeks literasi keuangan Kalimantan Barat sebesar 70,61 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 69,57 persen.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Perkuat UMKM, 78 Usaha Terima Sertifikat Halal
Sementara itu, indeks inklusi keuangan Kalbar berada di angka 92,72 persen, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 93,61 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya bersama untuk memastikan perluasan akses layanan keuangan berjalan seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat.
Menurut Rochma, kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi perlu menjadi perhatian. Sebab, masih ada masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa memahami manfaat dan risiko secara menyeluruh.
“Kalau inklusi tinggi tetapi literasinya tertinggal, di situlah ada celah terjadinya penipuan, investasi ilegal maupun pinjaman yang tidak dipahami dengan baik,” katanya.
OJK juga mencatat sekitar 95,4 persen pelajar di Kalimantan Barat telah memiliki rekening Simpanan Pelajar. Capaian tersebut melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 91 persen.
Rochma berharap berbagai program edukasi dan perluasan akses keuangan dapat membuat masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, sekaligus terlindungi saat menggunakan layanan jasa keuangan.
“Tujuan akhirnya adalah masyarakat semakin cakap mengelola keuangan, semakin mudah mengakses layanan yang legal dan aman, serta semakin terlindungi dari risiko keuangan,” pungkasnya.*
