PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen telah menyalurkan hak asuransi dan jaminan kematian bagi ahli waris aparatur sipil negara (ASN) dengan total mencapai lebih dari Rp1,5 miliar sepanjang 2026.
Bantuan tersebut diberikan kepada 12 penerima dengan rincian Asuransi Kematian Sendiri sebesar Rp903.252.900, Jaminan Kematian Rp594.265.500, serta Asuransi Kematian Pasangan sebesar Rp18 juta.
Salah satu penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono kepada ahli waris almarhum Suradi, pegawai negeri sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Penyerahan berlangsung saat upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Branch Manager PT Taspen dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Pontianak.
Baca Juga : Pemkot Pontianak Salurkan 48 Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas
Edi mengatakan, penyaluran asuransi dan jaminan kematian merupakan bentuk pemenuhan hak ASN yang meninggal dunia. Pemerintah daerah, menurutnya, berkewajiban memastikan ahli waris dapat menerima hak tersebut melalui proses yang mudah dan tepat waktu.
“Ini adalah hak yang memang harus diterima oleh ahli waris. Pemerintah berkewajiban memastikan prosesnya mudah, tidak berbelit dan dapat diterima tepat waktu,” ujarnya.
Ia menyebutkan, total pembayaran yang telah disalurkan sepanjang tahun ini menunjukkan pentingnya sinergi pelayanan antara Pemkot Pontianak, PT Taspen, dan Bank Mandiri Taspen.
“Kalau kita lihat akumulasinya sudah lebih dari Rp1,5 miliar. Yang terpenting bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana hak itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak pada saat mereka membutuhkan,” katanya.
Penyaluran tersebut merupakan bagian dari program Jemput Layanan ASN Meninggal Dunia, hasil kerja sama Pemkot Pontianak melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), PT Taspen, dan Bank Mandiri Taspen.
Melalui program ini, pengurusan administrasi dan pencairan hak ASN yang meninggal dunia dilakukan secara lebih terkoordinasi. Dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan tidak perlu menghadapi prosedur panjang di tengah suasana berduka.
“Ketika keluarga sedang mengalami kedukaan, jangan sampai mereka justru dibebani dengan urusan administrasi yang rumit. Pemerintah harus hadir untuk membantu,” jelas Edi.
Baca Juga : Ziarah Hari Pahlawan 2026: Merawat Jejak Pejuang Pontianak
Menurutnya, tanggung jawab pelayanan kepada ASN tidak berhenti ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Pemerintah tetap harus memastikan keluarga menerima hak perlindungan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian almarhum selama menjalankan tugas.
“Almarhum sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Maka hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan ASN harus kita pastikan diterima keluarganya,” ujarnya.
Edi berharap program pelayanan jemput bola tersebut terus dikembangkan agar setiap ahli waris mendapatkan informasi dan pendampingan sejak awal proses pengurusan.
“Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian. Ini salah satu terobosan baik yang dilakukan BKPSDM Kota Pontianak dan saya harap terus ditingkatkan,” pungkasnya.**
