BERIKABARNEWS l JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rapat penyerahan usulan dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi NasDem, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB.
Saan menyampaikan, usulan tersebut mendapat dukungan anggota dari seluruh delapan fraksi di DPR. Rinciannya, Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar dan Gerindra masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Dengan demikian, total terdapat 120 anggota DPR yang menandatangani usulan penggunaan HMP tersebut.
Baca Juga : Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo
Saan menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 Ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.
Secara khusus, usulan tersebut mengacu pada Pasal 79 Ayat (4) huruf c UU MD3, yakni hak DPR untuk menyampaikan pendapat terkait dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
“Usulan Hak Menyatakan Pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” tegas Saan.
Pimpinan DPR menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, surat usulan HMP dijadwalkan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Baca Juga : MUI Fatwakan Vape Haram, Produksi dan Jual Beli Dilarang
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat ini menjadi bagian dari proses politik dan konstitusional terkait status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Dukungan 120 anggota DPR menjadi dasar pengajuan usulan tersebut untuk diproses melalui mekanisme lembaga legislatif. Namun, pengajuan HMP belum berarti Gibran telah dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Proses selanjutnya tetap harus mengikuti tahapan dan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
