BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memperkuat upaya peningkatan penerimaan pajak daerah melalui optimalisasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebanyak 31 kolektor di tingkat kelurahan dilibatkan untuk mendukung pencapaian target penerimaan pajak tersebut.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, kolektor kelurahan memiliki peran strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
Menurutnya, upaya meningkatkan penerimaan daerah harus diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai mekanisme perpajakan, pelayanan, dan pendekatan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Bahasan saat membuka kegiatan Capacity Building dan Sinergitas Kolektor Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026 di Meranti Ballroom Lantai 2 Hotel Borneo Pontianak, Kamis (12/11/2026).
“Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang diikuti seluruh jajaran camat dan lurah di Kota Pontianak beserta 31 kolektor Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita bisa memaksimalkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya.
Bahasan menjelaskan, peningkatan kapasitas kolektor tidak hanya diarahkan untuk mendongkrak penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan instansi terkait.
Dengan adanya pemahaman dan persepsi yang sama, para kolektor diharapkan dapat menjalankan tugas secara lebih tertib sekaligus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Ia menegaskan, optimalisasi pajak daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal. Penerimaan tersebut nantinya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
Baca Juga : Kontingen Pontianak Targetkan Pertahankan Juara Umum Porprov XIV Kalbar 2026
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sepanjang 2025 mencapai Rp124,87 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 22,92 persen dari total penerimaan pokok pajak daerah.
Rinciannya, penerimaan Opsen PKB mencapai Rp78,26 miliar atau 114,24 persen dari target. Sementara Opsen BBNKB terealisasi Rp46,62 miliar atau 119,94 persen dari target.
Adapun pada 2026, berdasarkan data hingga 30 Oktober, realisasi Opsen PKB tercatat sebesar Rp71,65 miliar atau 81,33 persen dari target. Sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp48,95 miliar atau 82,33 persen dari target.
Dengan demikian, total penerimaan dari kedua jenis opsen pajak tersebut telah mencapai sekitar Rp120,60 miliar hingga akhir Oktober 2026.
Bahasan menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari penerapan kebijakan opsen pajak daerah yang mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Melalui kebijakan tersebut, penerimaan yang sebelumnya menggunakan mekanisme bagi hasil kini menjadi penerimaan perpajakan daerah secara langsung melalui skema opsen.
Baca Juga : Bagian Organisasi Setda Pontianak Raih Penghargaan Gubernur Kalbar atas Pembinaan Pelayanan Publik
Bahasan berharap capaian penerimaan pajak kendaraan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pihak, termasuk Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Jasa Raharja, dan Bank Kalbar.
Ia juga meminta komunikasi dan koordinasi terus dijaga agar para kolektor memiliki bekal pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugas di wilayah masing-masing.
Menurutnya, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama sekaligus menyamakan persepsi mengenai strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah.
“Harapan saya, bapak dan ibu yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, sekaligus memperkuat sinergi yang selama ini telah terbangun,” katanya.
Bahasan menambahkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan penataan wilayah. Karena itu, dukungan penerimaan daerah yang berkelanjutan sangat diperlukan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia berharap seluruh peserta dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk meningkatkan kinerja serta mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.
“Mudah-mudahan dengan sinergi yang terus terjaga, penerimaan daerah dapat semakin optimal sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Pontianak yang berkelanjutan,” pungkasnya.**
