BERIKABARNEWS l KUCHING – Seorang pemuda Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun dijatuhi hukuman empat bulan penjara dan satu kali cambukan oleh Pengadilan Sesyen Kuching, Sarawak, Malaysia. Hukuman tersebut diberikan setelah ia mengaku bersalah masuk ke Malaysia tanpa dokumen perjalanan dan izin yang sah.

Hakim Mursyida Abdul Halim menjatuhkan vonis berdasarkan dakwaan Pasal 6(1)(c) Undang-Undang Imigrasi 1959/63, dengan ketentuan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 6(3) undang-undang yang sama.

Setelah menjalani masa hukuman, pemuda tersebut akan diserahkan kepada Departemen Imigrasi Malaysia untuk menjalani proses lebih lanjut.

Tidak hanya menghadapi perkara keimigrasian, WNI tersebut juga terseret kasus pengoperasian perjudian daring atau judi online di Kuching.

Dalam persidangan terpisah di Pengadilan Majistret Kuching pada hari yang sama, ia kembali dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda RM10.000 karena terbukti terlibat dalam pengoperasian mesin judi online.

Baca Juga : Sopir Asal Sulawesi Selatan Didenda Rp26,7 Juta karena Bawa WNI Ilegal di Sarawak

Hakim Majistret Ling Hui Chuan menetapkan, apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, hukumannya akan diganti dengan tambahan kurungan selama satu bulan.

Putusan itu dijatuhkan setelah terdakwa mengakui kesalahannya berdasarkan dakwaan Pasal 4B(a) Undang-Undang Rumah Perjudian Terbuka 1953.

Kasus perjudian tersebut terungkap ketika aparat kepolisian melakukan penggerebekan di sebuah ruko di kawasan Jalan Semarak, Kuching, pada 3 November sekitar pukul 15.40 waktu setempat.

Saat operasi berlangsung, petugas mendapati terdakwa sedang mengoperasikan sistem perjudian online menggunakan telepon genggam merek Redmi.

Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, yakni satu unit ponsel Redmi yang digunakan untuk aktivitas perjudian serta uang tunai sebesar RM440.

Baca Juga : 74 WNI Dideportasi dari Sarawak Malaysia melalui Tebedu

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli perjudian, perangkat ponsel yang disita tersebut dikonfirmasi berfungsi seperti mesin judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Rumah Perjudian Terbuka 1953.

Proses penuntutan dalam kedua perkara tersebut ditangani oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum (DPP) Marvind Kaliyani dan DPP Nurul Aqila Morsalin.

Sementara itu, terdakwa menjalani seluruh proses persidangan tanpa didampingi pengacara.**