BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat melimpahkan berkas perkara, lima tersangka, serta barang bukti kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu (runway) Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Pelimpahan tahap dua tersebut menandai berakhirnya proses penyidikan kasus proyek tahun anggaran 2023 yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp4,6 miliar. Proses penyerahan dilakukan secara bertahap pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan seluruh berkas perkara, tersangka, dan aset sitaan telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin.
Baca Juga : Polda Kalbar Segera Serahkan Tersangka Korupsi RPTKA ke Jaksa
Kasus ini berkaitan dengan proyek rekonstruksi di ujung Runway 17 dan Runway 35 serta pekerjaan marka pada Satuan Kerja Bandara Rahadi Oesman. Proyek tersebut menggunakan anggaran APBN 2023 dengan nilai kontrak sekitar Rp7,7 miliar.
Namun, berdasarkan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), ditemukan dugaan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp4,6 miliar atau lebih dari separuh nilai kontrak.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga pihak penyedia jasa, yakni Direktur CV Bhadrika Abadi berinisial MAG, komanditer perusahaan berinisial MAF, serta pemilik manfaat (beneficial owner) perusahaan berinisial HAP.
Sementara dari pihak penyelenggara negara, tersangka yang ditetapkan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial ASD dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman berinisial AHA.
Baca Juga : Terungkap Kronologi Pembunuhan Siswi SMP di Kubu Raya, Pelaku Tusuk Korban Saat Tepergok Mencuri
Salah satu tersangka, HAP, sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Polisi akhirnya menangkap HAP di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu, 19 September 2026.
“Dari kelima nama tersebut, HAP sempat berstatus buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Pelarian HAP berakhir pada Sabtu, 19 September 2026, setelah tim penyidik meringkusnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, sebelum akhirnya diterbangkan ke Pontianak untuk diserahkan ke jaksa,” pungkas Burhanuddin.
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik juga menerapkan ketentuan dalam KUHP baru, yakni Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 20 huruf a dan c.
Para tersangka terancam pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.**
