BERIKABARNEWS l JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Pemerintah diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Pengesahan dilakukan setelah seluruh anggota dewan menyatakan setuju atas RUU tersebut, yang kemudian ditandai dengan ketukan palu oleh Puan. Regulasi ini diselesaikan sebelum target Desember 2026.
Puan mengapresiasi Komisi III DPR RI dan pemerintah yang telah menyelesaikan pembahasan secara cermat dan terbuka, dengan melibatkan publik selama proses legislasi.
Baca Juga : Relokasi Badak Jawa Ditunda, Pemerintah Tegaskan Tak Ada Izin Tambang di TNUK
Ketua Panitia Kerja (Panja) sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman melaporkan, pembahasan intensif telah berlangsung sejak Agustus 2025. Komisi III menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sekaligus mengembangkan rancangan dari semula 67 pasal menjadi 74 pasal.
Menurut Habiburokhman, UU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma penegakan hukum, dari yang semata berorientasi pada pemidanaan pelaku menjadi upaya memulihkan kerugian keuangan negara dan hak korban kejahatan.
Mekanisme perampasan aset juga menggunakan pendekatan non-conviction based, yakni memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Prosesnya mencakup penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan persidangan, putusan hingga eksekusi.
UU ini bertumpu pada empat pilar, yakni penghormatan HAM dan proporsionalitas, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, tata kelola aset yang profesional dan transparan berbasis digital, serta pemulihan yang mengutamakan pengembalian aset kepada negara dan korban sekaligus melindungi pihak ketiga yang beritikad baik.
Baca Juga : Bareskrim Sita Rp28 Miliar dan Blokir 322 Rekening Judi Online
Selain korupsi, cakupan perampasan aset juga meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Habiburokhman menegaskan, penerapan mekanisme tersebut harus disertai pengawasan ketat dan proses pembuktian yang diuji secara terbuka di pengadilan agar tidak disalahgunakan.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegasnya.
Dalam pembahasan, DPR juga mengedepankan partisipasi publik bermakna (meaningful participation) melalui lebih dari 87 kali rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi dan organisasi masyarakat. DPR turut melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi yang menjangkau 46 daerah pemilihan. **
