BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Karhutla yang digelar virtual, Sabtu (2/8/2025), Prabowo memperingatkan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal.
“Kalau perlu, kita ambil alih lahannya. Kita cabut izinnya. Negara tidak boleh dirugikan oleh pembakaran yang disengaja,” tegas Prabowo kepada para kepala daerah, termasuk Gubernur Kalbar H. Ria Norsan dan Forkopimda Kalimantan Barat.
Perusahaan Pembakar Lahan Terancam Dicabut Izin dan HGU
Presiden menegaskan bahwa negara tak akan memberi toleransi pada praktik ilegal korporasi, mulai dari pembakaran hutan, penghindaran pajak, hingga perusakan lingkungan. Ia menginstruksikan aparat penegak hukum serta kementerian terkait untuk mencabut izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang melanggar.
“Ini bukan sekadar soal biaya murah, ini adalah pembangkangan terhadap hukum,” tandasnya.
Kalbar Jadi Provinsi dengan Titik Api Tertinggi
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto melaporkan bahwa Kalimantan Barat mencatat titik Karhutla terbanyak pada pertengahan 2025. Sejak 31 Juli, tim nasional Karhutla telah dikerahkan ke lapangan dan mencatat dua korban jiwa akibat kebakaran. Meski demikian, operasi modifikasi cuaca berhasil mendatangkan hujan di beberapa titik kritis.
1.400 Operasi Pemadaman, 11 Perusahaan Sudah Disegel
Selama Mei hingga Juli 2025, pemerintah telah melaksanakan lebih dari 1.400 operasi pemadaman Karhutla di berbagai daerah, termasuk Kalbar, melibatkan TNI, Polri, BNPB, Manggala Agni, masyarakat, dan swasta.
Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena diduga membuka lahan dengan cara membakar. Prabowo juga memerintahkan investigasi penuh terhadap data pemilik dan pemegang saham perusahaan untuk proses hukum lebih lanjut.
Presiden Perintahkan Penguatan Satgas dan Koordinasi ASEAN
Presiden meminta penguatan Satgas Darat dan Udara, dengan langkah-langkah berikut:
- Penambahan personel TNI dan peralatan pemadaman
- Optimalisasi operasi water bombing
- Pemantauan titik api real-time berbasis digital
- Koordinasi lintas negara dengan Malaysia dan Singapura untuk mencegah konflik asap lintas batas.
“Ini bukan sekadar bencana alam. Ini ancaman nasional. Kita harus tangani secara serius dan berani,” kata Prabowo.
BMKG Prediksi Puncak Kemarau Masih Berlangsung
BMKG memprediksi bahwa puncak musim kemarau akan terus berlangsung selama beberapa pekan ke depan. Wilayah dengan lahan gambut seperti Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan berisiko tinggi mengalami Karhutla karena potensi angin kencang dan udara kering.
Langkah Antisipasi Pemerintah:
- Peningkatan status siaga darurat di provinsi rawan
- Penambahan personel dan perlengkapan Satgas
- Operasi modifikasi cuaca berkala
- Penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran
Pemerintah Prioritaskan Keselamatan Rakyat dan Lingkungan
Rakornas ini mempertegas komitmen pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo untuk menjadikan keselamatan rakyat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum sebagai prioritas utama. Pemerintah juga berharap langkah-langkah tegas ini dapat memutus siklus tahunan Karhutla yang terus merugikan negara. (ing)
Sumber : Kalbarprov.go.id
