BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi meluncurkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Sistem Kendali Kecurangan (SIKENCUR) di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (22/9/2025). Inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat integritas birokrasi, transparansi, dan mewujudkan lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dukungan Pejabat Tinggi dan Lembaga Pengawas
Peluncuran ini dihadiri Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi, Inspektur Jenderal Kemnaker Roni Dwi Susanto, Anggota III BPK RI Ahsanul Khaq, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo, serta para pejabat tinggi Kemnaker.
Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan pentingnya penerapan SMAP dan SIKENCUR sebagai upaya membangun budaya kerja yang bersih dan akuntabel.
“Sistem sebaik apa pun tidak akan berhasil tanpa budaya integritas. Diperlukan keteladanan pimpinan, pembinaan SDM berkelanjutan, dan keberanian pegawai melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut,” ujar Afriansyah.
Baca Juga : Garuda Spark Innovation Hub Diluncurkan di Bandung, Dorong Transformasi Digital Nasional
Langkah Strategis Internal Kemnaker
Sekjen Kemnaker, Cris Kuntadi, menyatakan bahwa peluncuran kedua sistem ini adalah langkah awal pembenahan internal sekaligus pesan terbuka kepada publik.
“Tujuannya membangkitkan kesadaran anti penyuapan dan anti kecurangan serta membantu organisasi menghadapi risiko integritas,” kata Cris.
Acara ini diikuti oleh 642 pejabat dan pegawai Sekretariat Jenderal Kemnaker, yang juga mendapatkan pemaparan dari BPK dan KPK, serta pelatihan implementasi SMAP dan SIKENCUR. Seluruh peserta menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen kolektif.
Sinergi Pemerintah dan Lembaga Pengawas
Peluncuran SMAP dan SIKENCUR menunjukkan kolaborasi nyata antara pemerintah dan lembaga pengawas eksternal dalam membangun tata kelola kerja yang transparan dan akuntabel.
Dengan adanya sistem ini, Kemnaker menegaskan arah transformasi kelembagaan menuju good governance yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi. *
InfoPublik.id