Kemensos Lantik 830 ASN untuk Perkuat Program Sekolah Rakyat Nasional

Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 830 ASN Kemensos yang terdiri dari 820 Guru Sekolah Rakyat dan 10 Pejabat Fungsional, Rabu (26/11/2025). (Dok. Kemensos)

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat fondasi program prioritas nasional melalui pelantikan 830 Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (26/11/2025). Pelantikan yang dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ini meliputi 820 Guru Sekolah Rakyat (Tahap 1C) dan 10 Pejabat Fungsional di lingkungan Kemensos. Agenda tersebut digelar secara hybrid dan ditetapkan berdasarkan dua Keputusan Menteri Sosial RI.

Dalam sambutannya, Mensos menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat merupakan mandat besar negara untuk menghadirkan pendidikan bagi anak-anak kurang mampu dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sekolah Rakyat hadir karena negara tidak rela ada anak yang tertinggal. Tidak rela ada masa depan yang gelap hanya karena orang tuanya miskin. Kita hadir bukan sekadar birokrat, tetapi pengemban amanah kemanusiaan,” ujar Gus Ipul.

Baca Juga : Sepekan Diluncurkan, Lapor Menaker Terima 884 Aduan Ketenagakerjaan dari Masyarakat

Tegaskan Profesionalitas dan Tunjangan Guru

Selain Guru Sekolah Rakyat, Kemensos juga mengangkat 10 pejabat fungsional dalam jabatan Penyuluh Sosial dan Auditor sebagai bagian dari penguatan profesionalitas di era penyederhanaan birokrasi. Pelantikan ini sekaligus menandai komitmen negara memberikan penghargaan dan dukungan kesejahteraan bagi guru Sekolah Rakyat.

Dalam kurun waktu Juli–November 2025, Kemensos telah mendirikan 166 titik Sekolah Rakyat di berbagai wilayah Indonesia dan menetapkan tunjangan profesi bagi para guru. Sebelumnya, Kemensos juga telah melantik 1.393 Guru PPPK Sekolah Rakyat Tahap 1A dan 1B.

“Guru Sekolah Rakyat bukan hanya mengajar, tetapi penjaga harapan. Pejabat fungsional bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi penopang tegaknya pelayanan sosial negara,” tegas Mensos.

Salah satu guru yang dilantik dari SRMA 13 Bekasi, Muji Nur Hidayah, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan.

“Alhamdulillah, senang, bersyukur. Ini bukan akhir perjuangan, tetapi gerbang awal untuk mengabdi bagi negeri. Terima kasih kepada Kementerian Sosial telah memenuhi hak-hak kami,” ujarnya.

Gus Ipul menutup sambutan dengan mengajak seluruh ASN baru menjadikan Sekolah Rakyat sebagai ruang pendidikan yang aman, bebas perundungan, bebas kekerasan, dan penuh cinta serta empati terhadap masa depan anak bangsa. *

 

Sumber :

Kemensos

Izin 6 Perusahaan Dibekukan, Kemenhut Tegas Tangani Karhutla

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membekukan...

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin enam perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Tengah. (Foto: Setpres RI)

Indonesia-Malaysia Sepakat Batasi Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun

BERIKABARNEWS l DENPASAR – Indonesia dan Malaysia sepakat...

Menteri Komunikasi Indonesia dan Malaysia membahas perlindungan anak di ruang digital dalam Bali Tech Week 2026. (Foto: Komdigi)

BNPT Dorong Guru Jadi Benteng Pertama Cegah Paham Kekerasan di Ruang Digital

BERIKABARNEWS l MEDAN – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Guru dan peserta mengikuti pelatihan literasi digital berbasis moderasi yang digelar BNPT dan FKPT Sumatera Utara di Medan.

Karhutla Belum Usai, Menko Polkam Bahas Situasi Papua

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Penanganan kebakaran hutan dan...

Menko Polkam Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi tingkat menteri membahas karhutla, situasi Papua, dan ekonomi di Jakarta. (Foto: instagram.com/polkamri)

Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Karhutla, Kalbar Terbanyak

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjatuhkan...

Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan pemegang konsesi terkait karhutla, dengan sembilan perusahaan di antaranya berada di Kalimantan Barat. (Dok. Kemenhut)

KPK Tetapkan 5 Tersangka Kasus Suap Dana Siap Pakai BNPB

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar, termasuk uang tunai, emas batangan, tabungan emas, dan aset kripto. (Foto: KPK)

berita terkini