BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyoroti pentingnya penertiban aset milik pemerintah daerah serta pemerataan akses air bersih bagi masyarakat. Kedua hal tersebut menjadi perhatian Pemkot Pontianak dalam pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama DPRD Kota Pontianak.
Empat Ranperda yang diajukan meliputi pencabutan peraturan tentang lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Bahasan berharap seluruh rancangan tersebut segera dibahas bersama DPRD agar dapat ditetapkan dan diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan segera bisa dibahas dan nantinya diimplementasikan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya usai rapat paripurna, Selasa (17/11/2026).
Baca Juga : Pemkot Pontianak Ajukan Empat Ranperda, Atur Transportasi hingga Modal Perumda Air Minum
Terkait pengelolaan barang milik daerah, Bahasan mengungkapkan masih terdapat aset tanah milik Pemkot Pontianak yang diduga dikuasai sejumlah pihak. Karena itu, pemerintah akan melakukan inventarisasi, evaluasi, dan penertiban agar seluruh aset daerah dapat dikelola secara optimal.
“Aset-aset Pemerintah Kota Pontianak ini cukup banyak. Ada juga aset tanah yang ternyata sudah diduduki oleh beberapa oknum masyarakat. Ini akan kita evaluasi, inventarisasi, dan tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan proses penertiban harus memperhatikan ketentuan hukum serta hak masyarakat. Pemerintah tidak ingin upaya pengamanan aset justru menimbulkan persoalan baru atau merugikan warga.
“Penertiban tetap harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai upaya mengamankan aset pemerintah justru melanggar atau mengambil hak-hak warga,” tegasnya.
Selain penertiban aset, Pemkot Pontianak juga mendorong penguatan permodalan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa melalui Ranperda penambahan penyertaan modal daerah.
Bahasan menjelaskan, dukungan permodalan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan tetap memerlukan persetujuan DPRD. Penguatan tersebut diharapkan sejalan dengan peningkatan kualitas pengolahan air baku, pelayanan pelanggan, serta perluasan jaringan perpipaan.
Menurutnya, pemerataan akses air bersih masih perlu menjadi perhatian karena jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di 29 kelurahan.
“Bagaimana pengelolaan air baku menjadi air yang layak digunakan masyarakat terus mengalami peningkatan kualitas. Akses perpipaan yang belum merata juga harus menjadi perhatian. Tujuannya tentu untuk kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga : Diskominfo Pontianak Perkuat Integrasi Data untuk Program Kota Cerdas
Mengenai kemungkinan penyesuaian tarif air minum, Bahasan menyebut kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan telah menjadi bagian dari konsultasi publik.
Ia menekankan, penetapan tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelanggan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah berharap kelompok tersebut tidak terbebani kenaikan tarif.
“Harapan kita, masyarakat berpenghasilan rendah tidak mengalami kenaikan. Jadi harus ada klasifikasi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat,” ungkapnya.
Bahasan berharap pembahasan empat Ranperda bersama DPRD dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, penataan aset daerah dan penguatan Perumda Air Minum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pontianak.
“Kalau pelayanan semakin baik dan kualitasnya meningkat, tentu masyarakat yang harus merasakan manfaatnya,” pungkasnya.**
