BERIKABARNEWS l – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat penanganan bencana di Aceh dengan strategi yang menitikberatkan pada distribusi logistik dan pemulihan akses transportasi darat, terutama perbaikan jalan nasional dan jembatan. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan yang sebelumnya masih sangat bergantung pada jalur udara.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menegaskan bahwa optimalisasi jalur darat akan meningkatkan volume bantuan secara signifikan sekaligus mengurangi kendala cuaca.
“Fokus kita saat ini adalah distribusi logistik dan perbaikan akses transportasi, khususnya jalan nasional dan jembatan. Kita harapkan awal minggu depan jalur darat sudah dapat dioptimalkan sehingga tonase bantuan bisa meningkat secara signifikan,” ujar Abdul Muhari di Kantor Gubernur Aceh, Sabtu (13/12/2025).
Sejumlah titik konektivitas utama di Aceh mulai menunjukkan kemajuan positif. Jalur Pidie Jaya–Bireuen kini tersambung setelah Jembatan Krueng Meureudu dibuka pada 12 Desember 2025, meski masih dalam tahap perbaikan. Ruas Aceh Tengah–Nagan Raya di Lhok Seumot–Jeuram ditargetkan rampung pada 17 Desember 2025, dan saat ini kendaraan roda dua sudah dapat melintas.
Sementara akses Gayo Lues–Aceh Tenggara melalui Kutacane masih terputus akibat longsor dan dua jembatan putus, namun pemasangan jembatan Bailey dan penimbunan oprit terus dilakukan.
Abdul Muhari menekankan bahwa perbaikan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif, melibatkan dinas teknis, aparat keamanan, dan organisasi kemanusiaan, demi memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak dengan cepat dan aman.
Baca Juga : BNPB Perpanjang Pencarian Korban Bencana Hidrometeorologi
Selain pemulihan akses jalan, pemerintah juga mulai menyiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.
Di Sumatera Barat, penanganan telah memasuki fase pemulihan awal dengan peletakan batu pertama pembangunan huntara untuk 34 kepala keluarga di Kabupaten Padang Pariaman.
Untuk Aceh dan Sumatera Utara, BNPB mendesak pemerintah daerah segera mengidentifikasi lokasi huntara yang aman dan layak.
“Penentuan lokasi tidak boleh tergesa-gesa dan harus melalui kajian matang, terutama dari aspek hidrologis, agar tidak kembali terdampak banjir atau longsor,” tegas Muhari.
Penyiapan huntara ini menjadi bagian dari lima fokus utama penanganan bencana, yaitu pencarian korban, distribusi logistik, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta pemulihan akses energi. *
Sumber :
BNPB
