BERIKABARNEWS | PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Kamis malam (17/7/2025). Turut mendampingi, Sekda Kalbar, dr. Harisson.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran buku tersebut. Menurutnya, buku ini menjadi referensi penting bagi para aparatur negara dan pelaku pengadaan barang dan jasa untuk memahami proses pengadaan secara normatif dan praktis.
“Buku ini sangat bermanfaat agar proses pengadaan dilakukan sesuai aturan. Banyak masalah hukum muncul karena ketidaktahuan terhadap prosedur yang sebenarnya bisa disederhanakan,” ujar Norsan.
Dorong Pemahaman dan Reformasi Birokrasi
Gubernur Norsan juga menyoroti bahwa lemahnya pemahaman terhadap regulasi kerap menjadi penyebab utama permasalahan hukum dalam proses pengadaan. Ia berharap buku ini dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Saya baru membaca sepintas, tapi saya yakin buku ini penuh dengan wawasan penting. Sangat relevan untuk semua yang bergerak di bidang perencanaan dan pengadaan,” tambahnya.
Penulis Tekankan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Penulis buku, Dr. Herman Hofi Munawar, S.Pd., SH, MH, M.Si, MBA, C.Med, CPCD, yang juga seorang praktisi hukum dan akademisi, menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan fondasi dari tata kelola pemerintahan yang sehat. Menurutnya, pembenahan sistem pengadaan tidak hanya menyentuh aspek prosedural, tetapi juga menyasar reformasi birokrasi secara menyeluruh.
“Ketika tata kelola publik bermasalah, pemerintahan akan stagnan. Maka dari itu, pengadaan harus dibenahi dari sisi regulasi hingga implementasi,” kata Herman.
Ia mengajak para pemangku kebijakan, akademisi, hingga praktisi untuk bersama-sama menggali titik-titik lemah dalam sistem saat ini dan memperkuat aspek hukum administrasi negara.
Mendorong Diskusi dan Transparansi Pengadaan
Melalui forum bedah buku ini, diharapkan tercipta ruang diskusi yang konstruktif, memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Terima kasih kepada semua pihak yang hadir, terutama Gubernur Kalbar. Semoga diskusi ini menjadi awal perbaikan besar dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia,” tutup Herman. (moes)
