BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjadikan distribusi pangan sebagai salah satu fokus utama dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026).
Rapat tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, mengantisipasi gejolak inflasi, serta memperkuat ketahanan pangan demi menjaga daya beli masyarakat.
Dalam arahannya, Ria Norsan mengungkapkan bahwa margin distribusi sejumlah komoditas pangan di Kalimantan Barat masih cukup tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar.
Komoditas beras tercatat memiliki margin distribusi sebesar 18,17 persen, sementara bawang putih mencapai 47,98 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dapat memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.
Baca Juga : Pengembangan Agribisnis Ayam Petelur di Ketapang Perkuat Kemandirian Ekonomi Desa
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ria Norsan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten dan kota memperkuat penerapan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Ia juga mendorong TPID meningkatkan efisiensi rantai distribusi agar pasokan pangan tetap lancar dan harga kebutuhan pokok lebih terkendali.
Meski menyoroti distribusi pangan, Gubernur memastikan kondisi inflasi Kalimantan Barat hingga saat ini masih berada dalam rentang sasaran nasional.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Ria Norsan.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Percepat Penataan Aset Daerah, 79,5 Persen Tanah Sudah Bersertifikat
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan berbagai jenis ikan yang kerap menjadi penyumbang inflasi.
High Level Meeting Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 turut dihadiri unsur Forkopimda Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah instansi vertikal lainnya.
Melalui koordinasi dan kolaborasi yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap upaya pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif sehingga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat tetap terjaga.*
