BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Jumat (27/2/2026), Gubernur Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. secara resmi menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalbar, bertempat di Ruang Kerja Gubernur.
Laporan ini menjadi cerminan penting arah kebijakan pemerintah daerah di tahun 2026. Salah satu sorotan utama adalah identifikasi potensi penyelamatan keuangan negara dan daerah yang mencapai Rp367,68 miliar, menunjukkan upaya nyata Pemprov Kalbar dalam pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.
Selain aspek keuangan, BPKP juga memberikan catatan kritis terkait sektor ketahanan pangan, menyoroti fenomena yang disebut “ilusi surplus” pangan di Kalimantan Barat.
Gubernur Ria Norsan menekankan, “Analisis ini menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan pangan agar ketahanan pangan di 2026 benar-benar kokoh dan berdampak langsung bagi masyarakat.”
Hasil pengawasan BPKP juga mencakup rekomendasi praktis untuk optimalisasi penerimaan daerah, efisiensi belanja, dan manajemen risiko. Pemprov Kalbar didorong untuk menggali potensi pendapatan secara maksimal, memastikan setiap rupiah belanja memiliki nilai manfaat tinggi, serta merencanakan anggaran lebih terarah dan minim kebocoran.
Baca Juga : Perkuat Ketahanan Energi, Pemprov Kalbar Jalin Kerja Sama Strategis dengan Rosatom Rusia
Gubernur Ria Norsan memberikan apresiasi tinggi atas rekomendasi yang disampaikan.
Ia menegaskan, “Tentu dari rekomendasi ini, kami akan segera melakukan langkah-langkah perbaikan.” Pernyataan ini sejalan dengan komitmen Pemprov Kalbar untuk memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
Laporan eksekutif BPKP menjadi instrumen penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. Dengan sinergi antara Pemprov Kalbar dan BPKP, diharapkan manajemen keuangan daerah semakin sehat, efisien, dan mampu menyelamatkan lebih banyak aset negara untuk pembangunan yang lebih merata di seluruh Kalbar.*
