BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah kembali mencatat capaian besar dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Kejaksaan Agung resmi menyerahkan denda administratif dan hasil pemulihan keuangan negara senilai Rp11,4 triliun ke kas negara pada Jumat (10/4/2026).
Penyerahan tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Tahap VI serta penanganan perkara tindak pidana korupsi sepanjang awal 2026. Momen ini turut disaksikan langsung oleh Prabowo Subianto di Jakarta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyambut positif tambahan penerimaan tersebut. Ia memastikan dana akan masuk ke dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta sebagian kecil melalui pajak.
Menurutnya, setoran ini menjadi dorongan penting bagi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik untuk menutup defisit maupun mendukung program prioritas pemerintah.
“Uang negara sekarang lebih banyak lagi dibanding sebelumnya. Kita makin kaya. Dana ini bisa kita pakai untuk program pembangunan yang mungkin kemarin sempat terpotong,” ujar Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto turut memberikan apresiasi atas kinerja Kejagung dan Satgas PKH. Ia mengungkapkan, selama sekitar 1,5 tahun masa pemerintahannya, total uang tunai yang berhasil diselamatkan telah mencapai Rp31,3 triliun.
Menurut Presiden, angka tersebut memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Nilai itu setara dengan potensi renovasi puluhan ribu sekolah, pembangunan ratusan ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta manfaat langsung bagi jutaan warga.
Baca Juga : Harga Avtur Naik, Pemerintah Sesuaikan Tiket Pesawat dengan Subsidi PPN
Kejagung juga merinci sumber dana Rp11,4 triliun yang disetorkan ke negara. Sebagian besar berasal dari denda administrasi kehutanan melalui Satgas PKH sebesar Rp7,23 triliun. Selain itu, terdapat PNBP dari perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp1,96 triliun, denda lingkungan hidup Rp1,14 triliun, serta setoran pajak sekitar Rp1,07 triliun, termasuk dari perusahaan PT Agrinas Palma Nusantara.
Tidak hanya berupa uang, Satgas PKH juga mencatat keberhasilan dalam penguasaan kembali kawasan hutan yang sebelumnya dikelola secara ilegal. Sejak dibentuk pada Februari 2025, total aset dan potensi keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp371,1 triliun.
Beberapa di antaranya termasuk kawasan hutan produksi di Ketapang seluas 149.198 hektare, serta kawasan hutan konservasi di wilayah Bogor dan Aceh.
Presiden pun menegaskan dukungannya terhadap kinerja Satgas PKH yang bekerja dalam kondisi penuh tantangan.
“Saya sangat menghargai pekerjaan dan pengorbanan saudara-saudara. Negara kita sangat luas, dan memeriksa lapangan tidaklah mudah,” tegasnya.*
Sumber :
BPMI Setpres/InfoPublik.id
