BERIKABARNEWS l JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengendalikan inflasi. Menurutnya, inflasi tinggi bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Dampak Inflasi Tinggi pada Harga Pangan
Tito menegaskan, inflasi yang tidak terkendali akan membuat harga kebutuhan pokok melambung dan sulit dijangkau konsumen. Lonjakan harga di daerah, kata dia, dapat dipicu oleh sejumlah faktor, seperti:
- gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem,
- kenaikan tarif angkutan,
- hingga praktik penimbunan pangan oleh oknum tertentu.
“Tolong kepala daerah yang inflasinya masih tinggi duduk bersama dengan BPS, Bulog, dan asosiasi pengusaha. Cari penyebabnya, apakah suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu akibat cuaca,” ujar Tito dalam keterangan resmi, Rabu (24/9/2025).
Inflasi Nasional Terkendali, Daerah Masih Bermasalah
Mendagri menyebut inflasi nasional tahunan saat ini berada di angka 2,3 persen, sesuai target pemerintah sebesar 2,5 persen ±1 persen. Capaian ini dinilai baik, namun inflasi tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi.
Inflasi terlalu rendah (di bawah 1 persen) bisa merugikan produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri karena harga tidak menutup biaya produksi.
Inflasi terlalu tinggi membuat harga barang pokok tidak terjangkau masyarakat.
Meski secara nasional terkendali, Tito mengungkapkan masih ada beberapa daerah dengan inflasi di atas 3,5 persen, di antaranya: Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Baca Juga : Industri Tekstil Indonesia 2025 Tumbuh Positif, Kemenperin Pertegas Aturan Impor TPT
Respons Pemda: Tanjungpinang dan Kalimantan Barat
Beberapa daerah langsung merespons arahan Mendagri dengan menyiapkan langkah pengendalian harga.
Kota Tanjungpinang
Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran perangkat daerah agar kebijakan pengendalian harga berjalan efektif. TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) juga rutin melakukan pemantauan dan evaluasi demi menjaga stabilitas ekonomi.
Provinsi Kalimantan Barat
Sekda Kalbar, Harisson, menyebutkan komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang utama inflasi. Ia menegaskan akan memanfaatkan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) untuk mengantisipasi lonjakan harga sejak awal.
“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi daerah tetap terkendali dan sejalan dengan target nasional,” kata Harisson.
Upaya Bersama Kendalikan Inflasi
Pemerintah berharap koordinasi erat antara pemda, Bulog, Satgas Pangan, hingga pelaku usaha mampu menekan inflasi di daerah. Dengan langkah konkret tersebut, harga kebutuhan pokok diharapkan tetap stabil sehingga tidak membebani masyarakat. *
InfoPublik.id
