Menteri LH: Kemarau 2026 Terparah 30 Tahun, Kalbar Diminta Siaga

Menteri BPLH Hanif Faisol Nurofiq saat meninjau kesiapsiagaan karhutla Kubu Raya ke Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kamis (16/4/2026).

BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Pemerintah pusat mengingatkan potensi musim kemarau ekstrem yang akan melanda Kalimantan Barat pada 2026. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut puncak kemarau tahun ini berpotensi menjadi yang paling kering dalam 30 tahun terakhir.

Peringatan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di Desa Rasau Jaya Umum, Kamis (16/4/2026).

“Kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang, dengan puncak pada Juli hingga September. Kita akan menghadapi curah hujan terendah dalam tiga dekade terakhir,” ujarnya.

Kondisi curah hujan yang sangat rendah dinilai bukan sekadar siklus tahunan biasa. Situasi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah gambut Kalimantan Barat.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh pihak untuk melakukan langkah antisipasi lebih awal sebelum dampak kekeringan semakin meluas.

Untuk mengurangi risiko karhutla, pemerintah akan mengandalkan koordinasi data dari daerah yang dikirim secara cepat ke pusat. Informasi terkait titik panas dan kondisi cuaca akan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Bersama BMKG dan BNPB, pemerintah menyiapkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan.

Langkah strategis yang disiapkan meliputi pemantauan titik rawan secara real-time, pemanfaatan potensi awan untuk hujan buatan, serta pengawasan muka air tanah di kawasan gambut.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla Kalbar

Hanif menegaskan bahwa menjaga kelembaban lahan gambut menjadi kunci utama dalam mencegah kebakaran. Salah satu metode efektif yang akan dioptimalkan adalah pembangunan dan pengaktifan sekat kanal (canal blocking).

“Menjaga air tetap berada di lahan gambut adalah kunci. Tanpa air, upaya apa pun tidak akan efektif,” tegasnya.

Kementerian juga akan memetakan titik-titik strategis untuk pembangunan atau optimalisasi sekat kanal guna menjaga cadangan air.

Dalam kunjungannya, Hanif turut mengapresiasi pengelolaan lahan gambut di Desa Rasau Jaya Umum yang dinilai berhasil menjaga keseimbangan air dan lingkungan.

Ia berharap model tersebut dapat didokumentasikan dan direplikasi di daerah lain yang rawan karhutla di Indonesia.

Dengan sinergi antara teknologi, infrastruktur, dan pengelolaan berbasis masyarakat, pemerintah optimistis Kalimantan Barat mampu menghadapi musim kemarau panjang dengan risiko yang lebih terkendali.*

 

Sumber :

Prokopim Kubu Raya

Gubernur Ria Norsan Sampaikan KUA-PPAS 2027, Fokus Perkuat SDM dan Ekonomi Kalbar

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairungsari.

Pemprov Kalbar Dukung PSN Sawit PTPN IV, Tekankan Legalitas Lahan dan Hilirisasi Industri

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan usai memimpin rapat koordinasi Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PTPN IV di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Distribusi Pangan Jadi Sorotan, Gubernur Ria Norsan Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Kalbar

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Buka Gawai Dayak XV Sekadau, Krisantus Minta Investasi Harus Sejahterakan Masyarakat

BERIKABARNEWS l SEKADAU – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Gawai Dayak XV Kabupaten Sekadau di Rumah Betang Youth Center.

DLHK Kalbar Terapkan SMART SF, Pengawasan Hutan Kini Berbasis Sistem Digital

BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Dinas Lingkungan Hidup...

Petugas DLHK Kalbar mengikuti peluncuran sistem digital SMART SF untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Kalimantan Barat.

Pemprov Kalbar Percepat Penataan Aset Daerah, 79,5 Persen Tanah Sudah Bersertifikat

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson menyampaikan jawaban pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait perubahan pengelolaan Barang Milik Daerah.

berita terkini