BERIKABARNEWS l LOMBOK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menghadiri Rapat Kerja Gubernur (Rakergub) dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Aruna Senggigi Resort, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (15/7/2026).

Forum yang diikuti para gubernur dari seluruh Indonesia tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi antardaerah sekaligus membahas berbagai isu pembangunan yang menjadi perhatian bersama.

Kehadiran Ria Norsan dalam forum nasional itu juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan daerah serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.

Menurut Ria Norsan, APPSI memiliki peran penting sebagai forum komunikasi antargubernur dalam menyamakan persepsi terhadap berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Baca Juga : Gubernur Ria Norsan Lepas Calon Paskibraka Nasional Kalbar 2026 ke Jakarta

Ia menilai tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antarprovinsi agar kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan lebih efektif.

“Forum APPSI menjadi wadah yang sangat penting bagi seluruh gubernur untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan berbagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” ujar Ria Norsan.

Dalam agenda persidangan utama yang berlangsung pada Kamis (16/7/2026), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membawa dua isu strategis yang menjadi perhatian daerah.

Isu pertama adalah reformulasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemprov Kalbar mendorong penyusunan strategi yang lebih terarah melalui segmentasi usaha yang jelas serta penguatan rantai pasok agar pelaku UMKM memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Baca Juga : Krisantus Minta Perusahaan Sawit Taat Aturan, Perkuat CSR dan Optimalkan PAD

Selain itu, Kalbar juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan Pajak Air Permukaan (PAP). Optimalisasi tata kelola pajak tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor industri yang memanfaatkan sumber daya air permukaan.

Melalui forum APPSI, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah.

Ria Norsan optimistis sinergi antarpemerintah provinsi akan memperkuat pembangunan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*