BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengoptimalkan proses monitoring dan evaluasi (Monev) rencana kinerja perangkat daerah melalui integrasi ke dalam aplikasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
Selama ini, mekanisme evaluasi kinerja masih dilakukan secara manual dan terpisah dari sistem utama pengukuran akuntabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai kendala, mulai dari lambatnya proses evaluasi, tingginya potensi kesalahan data, hingga kurang optimalnya koordinasi antar-perangkat daerah.
Efisiensi dan Transparansi dengan e-SAKIP
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida Kota Pontianak, Imansyah, menjelaskan bahwa optimalisasi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Dengan integrasi ini, kami ingin memastikan seluruh siklus perencanaan, pengendalian, hingga pelaporan kinerja berjalan lebih efektif. Tidak lagi manual, semuanya terhubung dalam satu platform,” ujarnya, Kamis (11/9/2025).
Baca Juga : DLH Pontianak Sulap Sampah Plastik Jadi Bahan Bakar untuk Kendaraan Operasional
Landasan Regulasi dan Kolaborasi
Pemkot Pontianak tidak hanya fokus pada pengembangan teknis aplikasi, tetapi juga menyiapkan landasan regulasi agar pelaksanaan Monev berbasis e-SAKIP memiliki payung hukum yang jelas. Aturan ini akan memastikan setiap perangkat daerah melaksanakan evaluasi secara seragam dan sesuai standar.
Imansyah menegaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama lintas perangkat daerah. Karena itu, Bapperida membentuk tim efektif yang melibatkan Bagian Organisasi sebagai fasilitator aplikasi e-SAKIP, serta Bagian Hukum dalam penyusunan regulasi.
“Pendekatan kolaboratif ini kunci penting. Hambatan koordinasi yang sebelumnya sering muncul bisa diminimalisasi karena semua pihak terlibat sejak awal,” tambahnya.
Uji Coba dan Target Jangka Panjang
Dalam waktu dekat, Pemkot akan melakukan uji coba e-SAKIP sebelum diterapkan secara penuh. Setelah regulasi selesai, sistem mulai digunakan secara luas dengan pelatihan bagi perangkat daerah.
Dalam jangka panjang, terobosan ini diharapkan meningkatkan kinerja tata kelola, memperbaiki nilai SAKIP, memperkuat budaya kerja berbasis data, serta mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Ini bukan sekadar inovasi teknis, tetapi transformasi tata kelola pemerintahan. Integrasi Monev Renja ke dalam e-SAKIP adalah langkah strategis yang sejalan dengan agenda nasional memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” tegas Imansyah. (ndo)
Sumber : Bapperida.pontianak
