BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Kalimantan Barat 2025 menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi Kalbar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan yang digelar di Pontianak Convention Center (PCC) pada Jumat (17/10/2025) ini diikuti pemerintah daerah, lembaga keuangan, pelaku UMKM, dan pelajar. Acara secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson.
Pemprov Kalbar Tegaskan Komitmen Inklusi Keuangan
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa inklusi keuangan merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
“Melalui Bulan Inklusi Keuangan ini, kita ingin memastikan setiap warga Kalimantan Barat, baik di kota maupun desa, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal,” ujarnya.
Harisson: Inklusi Keuangan Bukan Sekadar Rekening Bank
Ia menambahkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya soal memiliki rekening bank, tetapi juga kemampuan memahami dan memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan taraf hidup.
“Keuangan inklusif bukan sekadar angka statistik. Ini tentang bagaimana masyarakat benar-benar memahami nilai layanan keuangan agar lebih mandiri dan produktif,” tegasnya.
Target Inklusi Keuangan Nasional dalam RPJMN 2025–2029
Harisson juga menyoroti target inklusi keuangan nasional dalam RPJMN 2025–2029, yakni 91 persen pada 2025, 93 persen pada 2029, dan 98 persen pada 2045. Menurutnya, target ini dapat dicapai melalui kerja bersama dan kolaborasi lintas sektor.
Ia meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi serta menghadirkan inovasi program inklusi keuangan.
“Program yang dijalankan harus mendorong literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta dukungan bagi UMKM, pekerja informal, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah 3T,” jelasnya.
Baca Juga : Pemprov Kalbar dan KPK Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Pemberdayaan PAKSI
Akses Layanan Keuangan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Harisson menekankan bahwa inklusi keuangan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Akses terhadap tabungan, kredit, asuransi, dan layanan digital dapat melahirkan perputaran ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.
Ia juga mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan dalam memperluas akses keuangan di Kalbar. Namun ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan dan pemerataan manfaat program.
Kalbar Raih Penghargaan TPAKD Terbaik 2025
Sementara itu, Kepala OJK Kalbar, Rochma Hidayati, mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi momen membanggakan bagi Kalbar. Dalam ajang TPAKD Award 2025 di Jakarta, Provinsi Kalbar meraih TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan, sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu meraih TPAKD Terbaik Tingkat Kabupaten/Kota.
“Penilaian dilakukan oleh tim dari tujuh kementerian dan lembaga melalui dua tahap sejak Juni 2025. Aspek penilaian mencakup strategi, kebijakan, peran kepala daerah, pelaksanaan program, hingga dampak nyata,” jelas Rochma.
Ia menyebut capaian ini sebagai hasil kolaborasi seluruh pihak. Pada 2024, seluruh 14 TPAKD di Kalbar mencatat agregat capaian 126,19 persen. Hingga semester I 2025, realisasi inklusi keuangan telah mencapai 77 persen dan diperkirakan melampaui 100 persen di akhir tahun.
UMKM dan Digitalisasi Keuangan Tunjukkan Hasil Positif
Beberapa program unggulan juga mencatat hasil positif, seperti Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) yang menjangkau 95,25 persen pelajar, melampaui target nasional 91 persen. Program One Village One Agent (OVOA) juga berhasil menjangkau 1.890 dari 2.145 desa/kelurahan atau 88,11 persen melalui Agen Laku Pandai.
Pada sektor UMKM, sebanyak 47.993 pelaku usaha memperoleh pembiayaan melalui program KUR, UMi, dan K/PMR KUM Peduli. Dari sisi digitalisasi, jumlah merchant QRIS di Kalbar meningkat dari 391.912 merchant pada 2024 menjadi 428.636 merchant pada 2025.
