BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tematik Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kalbar, Jumat (6/2/2026), sebagai bagian dari komitmen bersama memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Mewakili Gubernur Kalbar, Sekretaris Daerah Harisson menegaskan bahwa LHP tematik memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, setiap rekomendasi BPK menjadi pijakan penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“LHP ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi panduan perbaikan kinerja. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Harisson.
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Kalbar menerima empat LHP tematik yang mencakup pengelolaan belanja daerah, manajemen aset daerah, perlindungan lingkungan hidup sektor pertambangan, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Keempat aspek ini dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas keuangan daerah.
Baca Juga : RSUD Tuan Besar Syarif Idrus Kubu Raya Siap Jadi Pusat Layanan Kanker dan Jantung Kalbar
Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Dr. Sri Haryati, menjelaskan bahwa pemeriksaan tematik merupakan amanat undang-undang untuk memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan. Ia menambahkan, meskipun secara umum pengelolaan berjalan baik, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti.
“Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi pendapatan daerah, penguatan ketahanan pangan, pengelolaan aset, serta kinerja Bank Pembangunan Daerah. Tindak lanjut yang cepat sangat penting agar tidak menimbulkan risiko di kemudian hari,” tegas Sri Haryati.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Harisson memastikan seluruh perangkat daerah akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara terukur dan tepat waktu. Pemprov Kalbar berharap sinergi yang berkelanjutan dengan BPK dapat terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.*
Sumber :
MC Kalbar
