BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) tancap gas di awal 2026 dengan fokus pada pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur negara. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II menjadi prioritas dalam agenda ini untuk menghadapi kompleksitas pengelolaan daerah.
Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi Pratama dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (22/1/2026). Acara ini juga diwarnai penandatanganan komitmen sinergi pengembangan ASN oleh para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat.
Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menekankan tantangan luas wilayah Kalbar yang mencapai 1,11 kali Pulau Jawa, tersebar di 14 kabupaten/kota. Provinsi ini kaya sumber daya alam seperti emas, bauksit, batu bara, pasir kuarsa, hingga potensi uranium. Namun, pengelolaan SDA belum optimal, salah satunya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang masih tersebar di 70 ribu hektare.
Menurutnya, masalah ini menuntut ASN merumuskan kebijakan yang adil, legal, dan mampu menyejahterakan masyarakat di tengah pengurangan dana transfer dari pusat.
Mengubah Mindset dari Pengeruk Menjadi Pengelola
Wagub Krisantus juga menekankan pentingnya perubahan mindset aparatur. Kekayaan alam tidak selalu harus dikeruk untuk PAD, tetapi bisa dikelola melalui pariwisata dan jasa lingkungan yang berkelanjutan. Peran strategis para pimpinan perangkat daerah sangat diperlukan untuk mendorong inovasi dan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif.
Pesan ini sejalan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Agus Fatoni, yang memuji langkah Pemprov Kalbar memulai peningkatan kapasitas ASN sejak awal tahun.
“Kunci utama organisasi ada pada SDM. SDM menggerakkan seluruh sumber daya agar target pembangunan tercapai,” ujarnya.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Dorong Legalitas WPR, Solusi Berkeadilan Atasi PETI
Kepala BPSDM Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa program ini menjadi bagian dari implementasi Kalbar Corporate University. Fokus BPSDM kini tidak hanya pada kemampuan teknis, tetapi juga kesehatan mental, empati sosial, dan integritas aparatur.
“Kami ingin BPSDM menjadi kawah candradimuka ASN Kalbar, tempat mereka dibentuk, dilatih, dan ditempa menjadi profesional yang peka terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Windy.
Melalui sistem pembelajaran adaptif yang memadukan tatap muka dan digital, Pemprov Kalbar optimistis dapat melahirkan pemimpin inovatif dan profesional yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal. *
Sumber :
MC Kalbar
