Pemprov Kalbar Borong Penghargaan TOP BUMD Awards 2026, Bank Kalbar dan RSJ Raih Bintang 5

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri TOP BUMD Awards 2026 di Jakarta.

BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (13/4/2026), Pemprov Kalbar berhasil memborong sejumlah penghargaan bergengsi.

Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) unggulan, yakni Bank Kalbar dan RSJ Provinsi Kalimantan Barat, sukses meraih predikat tertinggi Bintang 5. Penghargaan ini menjadi bukti kinerja yang dinilai sangat baik, baik dari sisi pelayanan publik maupun kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BUMD dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, Bank Kalbar mampu mempertahankan predikat Bintang 5 untuk kelima kalinya. Begitu juga RSJ Kalbar yang menunjukkan dedikasi tinggi dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Menurutnya, capaian ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga tanggung jawab untuk terus menjaga kualitas dan meningkatkan kinerja ke depan.

Keberhasilan ini juga tidak lepas dari sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Barat.

Baca Juga : Gubernur Cup Ditutup, Ria Norsan Target Atlet Basket Kalbar Tembus Internasional

Sejumlah indikator penilaian dalam ajang ini meliputi kinerja keuangan yang stabil, inovasi layanan berbasis digital, serta dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kontribusi berbagai sektor, termasuk layanan air bersih dan kesehatan di daerah, turut memperkuat posisi Kalbar dalam ajang nasional tersebut.

“Sinergi menjadi kunci utama dalam membangun ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan,” tegas Ria Norsan.

Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh BUMD di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Ke depan, fokus utama adalah menjaga standar layanan “Bintang 5” agar tetap konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan pengelolaan yang baik, BUMD di Kalimantan Barat diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus menjadi pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah.*

Gubernur Ria Norsan Sampaikan KUA-PPAS 2027, Fokus Perkuat SDM dan Ekonomi Kalbar

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Balairungsari.

Pemprov Kalbar Dukung PSN Sawit PTPN IV, Tekankan Legalitas Lahan dan Hilirisasi Industri

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan usai memimpin rapat koordinasi Program Ekstensifikasi Lahan Kelapa Sawit PTPN IV di Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Distribusi Pangan Jadi Sorotan, Gubernur Ria Norsan Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Kalbar

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria...

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin High Level Meeting Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak.

Buka Gawai Dayak XV Sekadau, Krisantus Minta Investasi Harus Sejahterakan Masyarakat

BERIKABARNEWS l SEKADAU – Wakil Gubernur Kalimantan Barat...

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan membuka Gawai Dayak XV Kabupaten Sekadau di Rumah Betang Youth Center.

DLHK Kalbar Terapkan SMART SF, Pengawasan Hutan Kini Berbasis Sistem Digital

BERIKABARNEWS l KUBU RAYA – Dinas Lingkungan Hidup...

Petugas DLHK Kalbar mengikuti peluncuran sistem digital SMART SF untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Kalimantan Barat.

Pemprov Kalbar Percepat Penataan Aset Daerah, 79,5 Persen Tanah Sudah Bersertifikat

BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat...

Sekda Kalbar Harisson menyampaikan jawaban pemerintah dalam Rapat Paripurna DPRD Kalbar terkait perubahan pengelolaan Barang Milik Daerah.

berita terkini