BERIKABARNEWS l SAMBAS – Pemerintah Kabupaten Sambas bersama TNI-Polri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berupaya mempercepat penyelesaian persoalan yang menyebabkan berhentinya operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar.
Penghentian pelayanan di pintu perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut dipicu perselisihan terkait pemeriksaan Bea Cukai yang terjadi pada 2 November 2026.
Upaya penyelesaian dibahas dalam kunjungan kerja Forkopimda Sambas di Ruang VIP PLBN Aruk, Sabtu (7/11/2026). Pertemuan dipimpin Bupati Sambas H. Satono dan dihadiri Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo, Dandim 1208/Sambas, Kajari Sambas, perwakilan Korem 121/ABW, pengelola PLBN, unsur TNI, pemerintah kecamatan, serta tokoh adat dan masyarakat.
Bupati Sambas H. Satono menegaskan, PLBN Aruk memiliki peran strategis sebagai simbol kedaulatan negara sekaligus pintu gerbang perbatasan. Keberadaan fasilitas tersebut juga berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, kehidupan sosial, hingga akses pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
Karena itu, Satono meminta pengelola PLBN Aruk segera menyusun nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama unsur CIQS dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kepada Kepala PLBN Aruk untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) bersama unsur CIQS dan para pemangku kepentingan agar ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas,” ujar Satono.
Baca Juga : Imigrasi Putussibau Perketat Pengawasan Perbatasan RI-Malaysia
Sebagai langkah menjaga keamanan dan kondusivitas kawasan perbatasan, Korem 121/ABW menyatakan kesiapan menempatkan tambahan 80 personel untuk melakukan pengamanan di area PLBN Aruk.
Dukungan terhadap rencana pembukaan kembali pelayanan PLBN Aruk juga disampaikan unsur TNI-Polri, Muspika Sajingan Besar, Ketua DAD Sajingan Besar, serta pengurus organisasi adat TBBR.
Berbagai elemen masyarakat tersebut menyatakan kesediaannya memberikan jaminan keamanan bagi petugas yang menjalankan tugas pelayanan di kawasan perbatasan.
Dari hasil koordinasi, disepakati dua langkah utama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, mempercepat penyusunan MoU antara pengelola PLBN dan instansi CIQS (Customs, Immigration, Quarantine, and Security).
Kedua, memastikan adanya perlindungan dan jaminan keamanan agar petugas dapat menjalankan pelayanan publik dengan lancar.
Baca Juga : Bupati Satono Dorong Peningkatan SDM RSUD Sambas untuk Pelayanan Prima
Kapolres Sambas AKBP Sanny Handityo melalui Kasihumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasih Wiyono menegaskan kesiapan jajarannya untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di kawasan perbatasan.
“Polres Sambas siap bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, pengelola PLBN, tokoh adat, dan masyarakat demi menjamin keamanan petugas dalam menjalankan fungsi pelayanan,” jelas AKP Sadoko.
Ia berharap koordinasi dan kerja sama seluruh pihak dapat mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, mobilitas orang dan barang di perbatasan Indonesia–Malaysia diharapkan segera kembali normal sehingga aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan dapat berjalan seperti biasa.**
