BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak harus dilakukan secara terintegrasi dan berbasis data akurat. Penekanan ini disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota.
Bahasan menegaskan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Bahasan, kemiskinan tidak hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek kemanusiaan, akses, dan kesempatan hidup. Oleh karena itu, penanganannya menuntut kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral.
Dalam rakor tersebut, Bahasan mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem, validitas data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga masalah kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
Pemkot Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang diperkuat, termasuk pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program tepat sasaran.
Selain itu, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus bagi keluarga miskin ekstrem.
Baca Juga : Sekda Amirullah: Operasi Pasar Murah Tekan Inflasi Daerah
Di bidang ekonomi, Pemkot mendorong transformasi sosial-ekonomi dengan penguatan keterampilan kerja, pelatihan wirausaha, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), CSR, dan dana sosial lainnya.
Bahasan menekankan pentingnya warga miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga menjadi berdaya dan mandiri.
Kolaborasi pentahelix menjadi fokus lain, melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai mitra. Tata kelola, monitoring, dan evaluasi program juga diperkuat dengan menitikberatkan capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.
Bahasan mengajak semua lembaga dan OPD untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, dan menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.
“Kita ingin kehadiran TKPKD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keputusan tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Pontianak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya. *
Prokopim
