BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui massa demonstran di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026). Pertemuan berlangsung terbuka sebagai upaya pemerintah menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat, mulai dari konflik sosial di Air Upas hingga capaian pembangunan daerah.
Dalam dialog tersebut, Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan melalui pendekatan persuasif dan transparan. Ia juga menilai pertemuan langsung seperti ini penting untuk meluruskan informasi yang beredar.
Salah satu isu utama yang disampaikan massa adalah konflik sosial di Air Upas. Menanggapi hal itu, Gubernur menjelaskan bahwa peristiwa pembakaran gudang yang terjadi sebelumnya dipicu oleh persaingan usaha dan kecemburuan sosial yang diperparah oleh provokasi pihak tertentu.
“Ini persoalan ketertiban masyarakat yang harus disikapi hati-hati. Jangan sampai kita mudah diadu domba,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pasca kejadian tersebut, angka pencurian sawit di wilayah itu justru menurun. Saat ini, kasus hukum tengah ditangani oleh Polda Kalimantan Barat, dengan dua tersangka telah diamankan, sementara satu pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang.
Selain membahas keamanan, Gubernur juga memaparkan perkembangan infrastruktur di Kalimantan Barat. Ia menyebutkan bahwa persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami peningkatan sejak awal masa kepemimpinannya.
Baca Juga : Hari Otonomi Daerah ke-30, Ria Norsan Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah
Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap berada di angka 61 persen, dan meningkat menjadi 65 persen pada April 2026. Pemerintah menargetkan capaian tersebut bisa mencapai 80 persen pada tahun 2029.
“Kami terus berupaya memperbaiki infrastruktur melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Di sektor pembangunan manusia, Kalbar juga mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026. Meski demikian, Ria Norsan mengakui masih ada tantangan, terutama angka putus sekolah yang mencapai sekitar 25 persen.
Sebagai langkah solusi, pemerintah berencana menggandeng sektor swasta untuk membuka program pendidikan vokasi serta menyediakan layanan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, dan C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
Menutup pertemuan, Gubernur mengapresiasi sikap mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara dialogis. Ia juga meminta agar tuntutan disampaikan secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
“Kita cari solusi bersama. Mari kita kawal pembangunan Kalimantan Barat agar tetap berjalan di jalur yang tepat,” pungkasnya.*
