BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Senyum Hasan (55) tak bisa disembunyikan saat rumah sederhana yang ia tempati mulai diperbaiki melalui program bedah rumah dari Pemerintah Kota Pontianak. Warga Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara itu akhirnya mendapat kesempatan memperbaiki hunian yang selama ini ia sebut sudah tidak layak.
Rumah papan yang telah ditempati lebih dari lima tahun itu kondisinya kian rapuh. Lantai kayu mulai lapuk, dinding sederhana, hingga atap seng yang kerap berbunyi saat hujan. Di tempat itulah Hasan tinggal bersama keluarga besarnya, termasuk anak, menantu, dan cucu.
Sehari-hari, Hasan mencari nafkah dengan berjualan es, air tebu, dan kelapa. Penghasilannya tidak menentu, bahkan terkadang hanya cukup untuk kebutuhan makan setengah hari. Kondisi ekonomi itu membuatnya sulit memperbaiki rumah secara mandiri.
“Kalau dapat bantuan, kita kerjakan yang benar supaya bermanfaat untuk keluarga,” ujarnya usai menerima bantuan secara simbolis di Kantor Terpadu Pemkot Pontianak, Senin (20/4/2026).
Bantuan yang diterima tidak serta-merta menyelesaikan seluruh kebutuhan. Hasan bersama keluarga tetap harus terlibat langsung dalam proses perbaikan rumah. Bahkan, selama pengerjaan berlangsung, mereka tetap tinggal di rumah tersebut.
“Anak beranak semua gotong royong. Kalau ada kekurangan biaya, kita tambah sendiri semampunya,” katanya.
Kisah Hasan menjadi gambaran kondisi sebagian warga di Pontianak, khususnya di kawasan padat penduduk dan bantaran sungai yang masih menghadapi persoalan rumah tidak layak huni.
Baca Juga : Rakercab Pramuka Digelar, Bahasan Tekankan Pentingnya Kualitas Pembinaan
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa program bedah rumah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas permukiman.
“Tahun ini kita anggarkan sekitar Rp4,6 miliar. Total ada 217 unit rumah yang dibantu masing-masing Rp30 juta. Selain itu, ada 135 unit perbaikan WC untuk meningkatkan sanitasi masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup warga, terutama dari sisi kesehatan lingkungan.
Menurutnya, rumah layak huni harus memiliki ventilasi yang baik, sirkulasi udara lancar, serta kondisi yang tidak lembap agar terhindar dari penyakit.
Edi juga menyoroti pentingnya sanitasi dan akses air bersih bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kondisi lingkungan dengan kelembapan tinggi berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jika tidak ditunjang rumah yang sehat.
“Karena itu, kita dorong masyarakat memiliki WC yang layak dan menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Program ini dilaksanakan dengan pendekatan gotong royong, di mana warga penerima bantuan terlibat langsung dalam pembangunan dengan pendampingan teknis dari pemerintah.
Baca Juga : Wawako Bahasan Ajak IMM Perkuat Ideologi dan Peran Mahasiswa
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak, Derry Gunawan, menambahkan bahwa pada tahun 2026 nilai bantuan per unit meningkat dari Rp20 juta menjadi Rp30 juta.
“Peningkatan ini menyesuaikan harga bahan bangunan dan agar kualitas rumah lebih layak huni,” jelasnya.
Ia menyebut, total bantuan tahun ini mencapai 252 unit dari APBD, terdiri dari 117 rumah tidak layak huni dan 135 unit perbaikan WC. Jika ditambah bantuan dari pemerintah pusat, totalnya mencapai sekitar 500 unit.
Derry menegaskan, program ini mengedepankan swadaya masyarakat tanpa melibatkan kontraktor. Sebagian besar anggaran digunakan untuk material, sementara biaya tukang hanya sekitar 10 persen.
Pemerintah juga menurunkan tenaga pendamping teknis untuk memastikan pembangunan sesuai standar rumah layak huni, baik dari sisi struktur maupun kesehatan lingkungan.
Namun, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan. Salah satu syarat utama adalah kepemilikan lahan yang jelas, yang kerap menjadi kendala bagi warga di bantaran sungai.
Meski begitu, Pemkot Pontianak memastikan program ini terus diperbaiki setiap tahun agar manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran.*
