BERIKABARNEWS l SUKADANA – PT Pertamina Patra Niaga memperkuat stok bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kayong Utara dengan memprioritaskan distribusi menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Barat pada 1–9 Agustus 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi sekaligus mengantisipasi meningkatnya mobilitas kendaraan selama perhelatan MTQ yang akan dihadiri kafilah dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Komitmen itu disampaikan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Ketapang–Kayong Utara, Rio Fairuz Prambudi, saat rapat koordinasi bersama Bupati Kayong Utara Romi Wijaya dan Wakil Bupati Amru Chanwari di Kantor Bupati Sukadana, Selasa (21/7/2026).
Rio menjelaskan antrean panjang dan kelangkaan BBM yang terjadi beberapa hari terakhir dipicu keterlambatan pasokan. Namun, kondisi mulai membaik setelah kapal pengangkut membawa 900 kiloliter (KL) atau 900 ribu liter Pertalite tiba di wilayah tersebut.
Baca Juga : Pemprov Kalbar Percepat Penataan Aset Daerah, 79,5 Persen Tanah Sudah Bersertifikat
Untuk menjaga ketersediaan stok di SPBU Ketapang dan Kayong Utara, distribusi BBM juga didukung oleh Integrated Terminal Pontianak dan Fuel Terminal Pangkalan Bun.
Selain itu, Pertamina akan memprioritaskan pengiriman BBM ke Kayong Utara pada pagi hari selama pelaksanaan MTQ. Pasokan tambahan sebanyak 2.500 KL atau 2,5 juta liter Pertalite juga dijadwalkan tiba pada 26 Juli 2026, dengan catatan kondisi cuaca mendukung proses distribusi.
Bupati Kayong Utara Romi Wijaya meminta Pertamina memastikan distribusi BBM berjalan lancar agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat menjelang pelaksanaan MTQ Kalbar.
Baca Juga : Meski Pasokan Bertambah, Antrean Kendaraan di SPBU Ketapang Masih Mengular
Menurutnya, ketersediaan stok BBM menjadi kebutuhan penting karena Kabupaten Kayong Utara akan menjadi tuan rumah bagi ribuan peserta dan tamu yang datang dari berbagai daerah.
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran distribusi, di antaranya mengusulkan penambahan kuota BBM non-subsidi, mengoptimalkan jam operasional SPBU, memperketat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, serta mengkaji penyaluran BBM melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menjangkau wilayah terpencil.*
