BERIKABARNEWS l WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersiap memperluas kebijakan penindakan imigrasi secara signifikan pada 2026. Dengan dukungan anggaran besar dan kewenangan baru, pemerintahannya akan meningkatkan operasi penegakan hukum, termasuk penggerebekan di tempat kerja, meski gelombang protes politik mulai menguat menjelang pemilu paruh waktu.
Langkah tersebut diperkuat oleh paket pengeluaran yang disahkan Kongres pada Juli lalu. Badan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) serta Patroli Perbatasan dijadwalkan menerima tambahan pendanaan hingga USD170 miliar sampai September 2029, melonjak jauh dibandingkan anggaran tahunan sebelumnya yang berkisar USD19 miliar.
Pada 2026, fokus operasi diproyeksikan meluas ke sektor pertanian, manufaktur, dan bisnis lain yang selama ini banyak mempekerjakan imigran tanpa status hukum.
Penasihat perbatasan Gedung Putih, Tom Homan, menyebut kapasitas penegakan akan meningkat tajam seiring perekrutan ribuan agen baru, pembangunan pusat penahanan tambahan, serta kerja sama dengan pihak swasta dan otoritas lokal untuk pelacakan dan penahanan.
Dampak Politik dan Penurunan Tingkat Persetujuan Publik
Namun, kebijakan agresif ini mulai memicu dampak politik. Di Miami, wilayah dengan populasi imigran besar, pemilih untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade memilih wali kota dari Partai Demokrat. Kondisi tersebut dinilai sebagai sinyal meningkatnya resistensi publik terhadap pendekatan keras Trump.
Survei terbaru menunjukkan tingkat persetujuan publik terhadap kebijakan imigrasi Trump turun dari 50 persen pada Maret menjadi 41 persen pada pertengahan Desember.
Kritik menguat terhadap metode penegakan yang dinilai berlebihan, termasuk penggunaan gas air mata di kawasan permukiman serta kasus penahanan keliru terhadap warga negara Amerika Serikat.
Baca Juga : Serangan Bom Asap dan Penusukan Guncang Taipei, Empat Orang Tewas
Meski demikian, Trump tetap berpegang pada target mendeportasi satu juta imigran per tahun. Sejak menjabat pada Januari 2025, tercatat sekitar 622.000 orang telah dideportasi.
Data internal pemerintah menunjukkan perubahan signifikan, dengan lebih dari 40 persen tahanan ICE hingga akhir November tidak memiliki catatan kriminal selain pelanggaran imigrasi.
Pencabutan status hukum sementara bagi ratusan ribu imigran asal Haiti, Venezuela, dan Afghanistan diperkirakan akan memperluas cakupan target deportasi pada 2026, menjadikan isu imigrasi tetap sebagai salah satu agenda paling kontroversial dalam pemerintahan Trump. (ing)
Sumber :
AFP
