BERIKABARNEWS l – Krisis kemanusiaan di Myanmar kian memburuk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat sedikitnya 170 warga sipil tewas akibat lebih dari 400 serangan udara yang dilancarkan militer Myanmar dalam dua bulan terakhir.
Ironisnya, eskalasi kekerasan tersebut terjadi di tengah pelaksanaan pemilu yang menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Data Kantor Hak Asasi Manusia PBB menunjukkan serangan udara itu berlangsung sepanjang masa pemungutan suara, dari Desember 2025 hingga Januari 2026.
Kepala Tim Myanmar di Kantor HAM PBB, James Rodehaver, menyebut angka korban berasal dari sumber-sumber kredibel yang telah diverifikasi di lapangan. Namun, ia menegaskan jumlah korban sebenarnya diperkirakan lebih tinggi.
“Verifikasi kami mencakup periode sejak awal kampanye hingga hampir berakhirnya pemungutan suara akhir pekan lalu,” ujar Rodehaver dalam konferensi pers di Jenewa, Jumat (30/1/2026).
Proses pengumpulan data menghadapi tantangan besar, mulai dari terputusnya akses komunikasi hingga ketakutan warga untuk memberikan kesaksian. Kondisi tersebut membuat verifikasi informasi dari wilayah konflik berjalan lambat.
Kepala HAM PBB Volker Turk menilai situasi ini mencerminkan semakin dalamnya keputusasaan rakyat Myanmar sejak kudeta militer 2021. Ia menegaskan pemilu justru digunakan sebagai alat untuk mengukuhkan kekuasaan militer melalui kekerasan.
Baca Juga : Kapal Perang AS Bersandar di Pangkalan Ream Kamboja
Menurut PBB, banyak warga memberikan suara bukan secara bebas, melainkan karena tekanan dan intimidasi. Selain itu, pemungutan suara hanya digelar di 263 dari 330 kotapraja, mayoritas di wilayah perkotaan yang dikuasai militer. Kelompok oposisi serta etnis minoritas, termasuk Rohingya, sepenuhnya dikecualikan dari proses politik tersebut.
“Militer berusaha memperkuat kekuasaannya dengan kekerasan, setelah memaksa rakyat untuk ikut dalam pemilu,” tegas Volker Turk.
Laporan PBB juga menyoroti lima tahun penindasan sejak penggulingan Aung San Suu Kyi, yang ditandai penangkapan sewenang-wenang, pembatasan ruang sipil, hingga penerapan wajib militer paksa. Konflik bersenjata yang meluas telah memicu gelombang pengungsian besar-besaran dan memperparah krisis kemanusiaan.
PBB mendesak penghentian segera serangan terhadap warga sipil serta pemulihan ruang sipil yang selama ini ditekan. (ing)
