BERIKABARNEWS l JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui digitalisasi layanan, penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pendekatan langsung kepada masyarakat melalui program Gema Membangun Desa (GMD).

Strategi tersebut dipaparkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Krisantus mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, profesional, dan menerapkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya sebatas kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi, tetapi juga menjadi upaya membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi dalam pembangunan.

“Komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, yakni Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan, khususnya misi kedua tentang pemerataan pembangunan dari desa hingga kota serta misi keempat mengenai tata kelola pemerintahan yang demokratis,” ungkap Krisantus.

Salah satu langkah konkret yang dijalankan Pemprov Kalbar adalah program Gema Membangun Desa. Program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tersebut dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat komunikasi dan keterlibatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Melalui Gema Membangun Desa, gubernur, wakil gubernur, dan jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog, menyerap aspirasi, serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah bahkan menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari.

Sepanjang 2026, program tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Selanjutnya, kegiatan serupa direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.

Tidak hanya menjadi wadah penyampaian aspirasi, Gema Membangun Desa juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung. Di antaranya pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar untuk pengendalian inflasi, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga literasi digital.

“Melalui program ini, masyarakat tidak hanya dapat menyampaikan aspirasi, tetapi juga memperoleh akses langsung terhadap berbagai pelayanan pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga : Pemprov dan DPRD Kalbar Genjot PAD, Wagub Dorong Strategi Jemput Bola

Berdasarkan data yang disampaikan, program Gema Membangun Desa mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.

Aspirasi yang diterima dari masyarakat juga ditindaklanjuti melalui tahapan terstruktur. Prosesnya dimulai dari pencatatan dan pengelompokan berdasarkan kewenangan, kemudian disampaikan kepada perangkat daerah untuk disusun rencana tindak lanjut, program, hingga pengusulan anggaran pada tahun berikutnya.

Salah satu tindak lanjut tersebut berupa usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Anggaran itu direncanakan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.

Selain pendekatan langsung, Pemprov Kalbar memperkuat sistem keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital.

Hingga saat ini, pemerintah telah mendata 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah. Pendataan tersebut menjadi bagian dari upaya mengintegrasikan layanan informasi pemerintahan.

Penguatan sistem informasi itu juga didukung sejumlah regulasi daerah, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari sisi pendanaan, Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026. Seluruh pembiayaan tersebut bersumber dari APBD.

Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.

Krisantus menjelaskan, sejumlah inovasi juga dikembangkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi pemerintahan.

Di antaranya pengembangan SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa, penguatan PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta pengembangan layanan data terbuka melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pemprov Kalbar turut meningkatkan kapasitas pengelola informasi melalui sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik se-Kalimantan Barat, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi publik, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Baca Juga : Hari Pahlawan 2026, Ria Norsan Ajak Generasi Muda Bangun Kalbar

Berbagai upaya tersebut turut menghasilkan sejumlah capaian dalam bidang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Kalimantan Barat menempati peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.

Pemprov Kalbar juga meraih predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Capaian tersebut menempatkan Kalbar pada peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.

Dari sisi penyebarluasan informasi, jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar selama Januari hingga September 2026 mencapai 2,19 juta.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik mencapai 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Nilai transparansi atau keterbukaan pelayanan tercatat 91,15, sedangkan Indeks Pengelolaan Informasi Publik mencapai 84,28 dengan kategori baik.

Dalam pelayanan permohonan informasi, Pemprov Kalbar menerima 70 permohonan selama Januari hingga Oktober 2026. Seluruh permohonan tersebut atau 100 persen telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Krisantus juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola birokrasi. Langkah tersebut mencakup penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, serta pengelolaan kinerja ASN melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN.

Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur dilakukan melalui program ASN Corporate University.

Menurut Krisantus, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ke depan, Pemprov Kalbar akan memprioritaskan tiga langkah untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

Pertama, memperluas penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana. Kedua, menjaga keberlanjutan inovasi daerah, termasuk Gema Membangun Desa, sebagai indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025–2029.

Ketiga, memperluas partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, serta dialog langsung dengan masyarakat.

“Kami berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterbukaan informasi harus mampu membangun kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.**