BERIKABARNEWS l PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengapresiasi pelaksanaan akad massal program KPR Sejahtera FLPP yang digelar Bank Negara Indonesia (BNI). Program ini dinilai membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.
Kegiatan akad massal tersebut berlangsung di Hotel Golden Tulip Pontianak pada Kamis (5/3/2026) dan diikuti sejumlah masyarakat yang memperoleh pembiayaan rumah bersubsidi.
Dalam sambutannya, Krisantus mengatakan program KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat mewujudkan impian memiliki hunian pertama.
Menurutnya, kolaborasi antara sektor perbankan dan pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) sangat penting untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.
“Program ini menjadi langkah nyata dalam membantu masyarakat Kalimantan Barat mewujudkan impian memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” ujar Krisantus.
Baca Juga : Safari Ramadan di Sambas, Wagub Krisantus Ajak Perkuat Persatuan
Selain memberikan apresiasi, Wakil Gubernur juga mengingatkan para pengembang agar tidak hanya fokus pada jumlah pembangunan rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas bangunan.
Ia menekankan pentingnya memastikan konstruksi rumah yang kokoh, sistem drainase yang baik, serta fasilitas pendukung seperti akses jalan dan lingkungan yang memadai agar hunian tetap nyaman dalam jangka panjang.
Menurut Krisantus, perhatian terhadap kualitas tersebut sangat penting karena rumah yang dibangun akan menjadi tempat tinggal jangka panjang bagi masyarakat penerima KPR.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berharap kerja sama antara pemerintah, perbankan, dan pengembang dapat terus diperkuat guna mengurangi angka kekurangan rumah atau backlog perumahan di daerah.
Melalui program pembiayaan perumahan bersubsidi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat di Kalimantan Barat yang dapat memiliki rumah layak sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti dan ekonomi daerah.*
